JAKARTA, KOMPAS — Badan Komunikasi Republik Indonesia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menggunakan pendengung atau buzzer untuk menjalankan kampanye komunikasi di media sosial ataupun menggiring opini publik demi membangun citra positif. Komunikasi yang dijalankan merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat rakyat.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana. Ia merespons temuan riset Monash Data and Democracy Research Hub mengenai operasi informasi terkoordinasi yang mengerahkan ratusan ribu unggahan serta puluhan tagar seragam untuk mengawal program prioritas pemerintah di ruang digital.
Berdasarkan hasil pantauan lembaga riset tersebut, operasi informasi yang digerakkan pemerintah tercatat difokuskan pada tiga program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), bahan bakar minyak (BBM), dan Sekolah Garuda. Selama rentang waktu 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2026, terindikasikan ada 482.579 unggahan yang menggunakan 88 tagar terkait operasi informasi tersebut. Sebanyak 38 tagar di antaranya digunakan untuk program prioritas pemerintah, 31 tagar untuk isu ekonomi, dan 19 tagar terkait demokrasi.
Operasi informasi itu mampu membuat pesan menjadi viral dengan cepat karena menggunakan tagar yang seragam, disebarkan dalam rentang waktu singkat, serta diamplifikasi oleh jaringan akun yang terkoordinasi. Sebaliknya, pesan keresahan warga sulit viral karena setiap warga yang mengunggah tidak saling berkoordinasi, diunggah di waktu berbeda, dan tak ada komando tagar bersama.
Kurnia menuturkan, pemerintah menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program kerja kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat rakyat. Dalam hal ini, Bakom menjalankan tugas mengoordinasikan komunikasi dan informasi mengenai kebijakan serta program strategis pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025 tentang Bakom.
Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa Bakom menghimpun informasi capaian dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi agar informasi yang diterima masyarakat akurat, konsisten, dan mudah dipahami. "Namun, pemerintah tidak menggunakan pendengung untuk menjalankan kampanye komunikasi di media sosial atau menggiring opini publik demi membangun citra positif pemerintah," ujar Kurnia saat dihubungi Senin (2/11/2026).
Sebelumnya, dalam Kelas Demokrasi Digital #2 dengan tema ”Politik Algoritma dan Kolektivisme Digital Masa Kini”, Jumat (30/10/2026) malam, mengemuka bahwa tantangan untuk mengimbangi pendengung bisa dihadapi jika publik membangun kekuatan komunitas lewat jaringan interaksi langsung. Cara lain adalah dengan membangun perlawanan melalui narasi lewat karya sastra.
Hal itu diungkapkan Merlyna Lim, Profesor Ilmu Komunikasi dan Media di Universitas Carleton, Kanada, dan Ika Idris, peneliti kebijakan publik dari Universitas Monash, Indonesia. Keduanya adalah pengisi materi di kelas demokrasi itu.
Dalam kelas yang digelar secara daring ini, Merlyna mengungkapkan bahwa dengan memanfaatkan ekosistem algoritma, penguasa saat ini tengah terus beroperasi mengerahkan kekuatannya dengan memainkan visibilitas dan afeksi (emosi) di media sosial untuk memengaruhi publik.
”Politik digital hari ini bukan hanya persuasi atau propaganda, melainkan soal infrastruktur yang membuat beberapa hal lebih terlihat, lebih sering muncul, dan sulit dihindari (warganet),” tuturnya, dalam kelas yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia, dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM).
Berkat cara kerja algoritma, narasi yang berhasil menumbuhkan interaksi tinggi akan diulang dan diperbanyak visibilitasnya. Sebaliknya, narasi atau konten yang tak berhasil menarik pengguna media sosial secara perlahan akan menghilang.
Menurut Merlyna, kerja algoritma ini tak dikendalikan atau dioperasikan oleh pihak tertentu, tetapi bisa berjalan secara otomasi dengan memanfaatkan perilaku pengguna media sosial. Kemampuannya dalam memperbanyak interaksi itu bisa berjalan dengan cepat, bahkan sebelum pengguna medsos ataupun peneliti seperti dirinya menganalisis hal tersebut.
Untuk memperbanyak visibilitas, narasi atau konten harus mengandung materi yang terkait dengan afeksi atau emosi. Untuk itu, dibutuhkan narasi yang bisa membangunkan kemarahan, ketakutan, antusiasme, ataupun dendam. Dalam konteks politik, hal ini berkaitan dengan bagaimana keterikatan kolektif (collective attachement), keselarasan (alignment), termasuk antagonisme.
Dengan mengikuti cara kerja algoritma itu, menurut Ika Idris, setidaknya sejak 2012 pendengung menjalankan perannya menarik perhatian audiens atau warganet untuk membela kandidat politik tertentu. Perannya itu dilakukan hingga menyerang akun tertentu.
Aktor Fedi Nuril, misalnya, memperoleh serangan buzzer karena aktivitasnya di media sosial yang aktif mengomentari Pemilihan Presiden 2024. ”Fedi Nuril ini termasuk yang aktif untuk melawan balik,” ucap Ika.
Dalam perkembangannya, menurut Ika, selama 2014-2020 pemerintah turut menggunakan birokrat untuk mendominasi ruang percakapan digital. Hal itu terungkap dari hasil penelitiannya. Pada mulanya, pemerintah lewat program employee advocacy memantau kinerja pada salah satu kementerian.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan pembagian narasi ke tiap unit untuk meningkatakan engagement, termasuk membalas (counter) kritik yang dilayangkan terhadap kementerian/lembaga. Langkah ini kemudian diadopsi oleh banyak kementerian, dengan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN).
Komentar (0)