Kemenkeu Salurkan Rp8,48 Triliun ke Bali, Biayai Pendidikan 745 Ribu Siswa hingga Layanan Kesehatan

Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,48 triliun di Provinsi Bali hingga triwulan III 2026 untuk mendukung pelayanan publik, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Bali Arinto Setyo Mulyawan mengatakan realisasi penyaluran tersebut telah mencapai 84,36 persen dari total pagu anggaran TKD Bali tahun 2026 sebesar Rp10 triliun.

“Realisasi TKD sudah 84,36 persen dari total pagu 2026 sebesar Rp10 triliun,” kata Arinto di Denpasar, Senin (2/11/2026).

Meski tingkat penyaluran telah melampaui 84 persen, realisasi TKD Bali mengalami penurunan sebesar 8,31 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pada triwulan III 2025, penyaluran TKD di Bali tercatat mencapai Rp9,25 triliun.

Dana TKD Biayai Tunjangan 32.408 Guru dan BOS untuk 745 Ribu Siswa

Arinto menjelaskan bahwa sebagian dana TKD dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan di berbagai wilayah Bali.

Salah satu pemanfaatannya adalah pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) kepada sekitar 32.408 tenaga pendidik.

Selain tunjangan guru, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Berdasarkan data Kemenkeu, sebanyak 745.216 siswa di 3.026 sekolah menerima manfaat dari penyaluran dana BOS reguler tersebut.

Dukungan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu penggunaan dana transfer pemerintah pusat untuk menunjang layanan publik di Bali.

Sebanyak 120 Puskesmas dan Dua RSUD Terima Dukungan

Selain pendidikan, penyaluran TKD juga diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Kemenkeu mencatat dana tersebut digunakan untuk bantuan operasional kesehatan di 120 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas.

Dukungan juga diberikan untuk penguatan infrastruktur dua rumah sakit umum daerah (RSUD).

Kedua rumah sakit tersebut berada di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem.

Pemanfaatan dana itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan di daerah.

Pembangunan Jalan di Klungkung dan Bangli Dibiayai TKD

Arinto yang juga menjabat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara menjelaskan bahwa dana TKD turut digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Di Kabupaten Klungkung, dana transfer tersebut mendukung pembangunan jalan sepanjang 10,5 kilometer.

Sementara itu, pembangunan jalan di Kabupaten Bangli mencakup ruas sepanjang 3,7 kilometer.

Dengan demikian, total panjang jalan yang disebutkan dalam pemanfaatan TKD di kedua kabupaten tersebut mencapai 14,2 kilometer.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana transfer untuk mendukung kebutuhan daerah.

DAK Nonfisik Tumbuh 23,82 Persen, Empat Komponen TKD Menurun

Dari lima komponen TKD yang disalurkan ke Bali, hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang mencatat pertumbuhan positif secara tahunan.

Realisasi DAK nonfisik hingga triwulan III 2026 mencapai Rp2,27 triliun atau meningkat 23,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, empat komponen lainnya mengalami penurunan penyaluran.

Berikut rincian realisasi TKD Bali hingga triwulan III 2026.

Komponen TKDRealisasiPerubahan TahunanDAK nonfisikRp2,27 triliunNaik 23,82%Dana Alokasi Umum (DAU)Rp5,72 triliunTurun 3,98%Dana Bagi Hasil (DBH)Rp243,21 miliarTurun 46%DAK fisikRp26,63 miliarTurun 74,73%Dana desaRp214,9 miliarTurun 67,50%

DAK fisik mencatat penurunan persentase terbesar, yakni 74,73 persen secara tahunan.

Penurunan berikutnya terjadi pada dana desa sebesar 67,50 persen dan DBH sebesar 46 persen.

Sementara itu, DAU yang menjadi komponen dengan realisasi terbesar mengalami penurunan sebesar 3,98 persen.

Pagu TKD Bali Tahun 2026 Turun dari Rp12,1 Triliun Menjadi Rp10 Triliun

Kemenkeu mencatat total pagu TKD untuk Provinsi Bali pada 2026 sebesar Rp10 triliun.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp12,1 triliun.

Dengan demikian, terdapat penurunan pagu sebesar Rp2,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan alokasi anggaran tersebut terjadi bersamaan dengan kontraksi realisasi penyaluran TKD sebesar 8,31 persen hingga triwulan III 2026.

Meski demikian, penyaluran sebesar Rp8,48 triliun telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Bali.

Kemenkeu mencatat manfaat penyaluran tersebut antara lain menjangkau puluhan ribu guru, ratusan ribu siswa, 120 puskesmas, dua RSUD, serta pembangunan jalan di Kabupaten Klungkung dan Bangli.