Iyyas Subiakto Sebut Polemik Hukum Gibran Berkaitan dengan Pilpres 2029

Cumicumi.com, JAKARTA -  Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai polemik hukum yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik menuju Pilpres 2029.

Iyyas menduga berbagai persoalan yang muncul sejak isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga persoalan dokumen pendidikan Gibran memiliki keterkaitan dengan upaya menghambat langkah politik putra sulung Jokowi tersebut.

Menurutnya, Gibran berpotensi menjadi pesaing kuat dalam kontestasi politik mendatang sehingga berbagai persoalan yang menyangkut dirinya perlu dilihat dalam konteks persaingan menuju 2029.

"Tujuannya itu sebenarnya cuma satu, kita semua sudah tahu bahwa ini sebenarnya ada kaitannya dengan 2029," kata Iyyas saat diwawancarai di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2026).

Ia turut menyinggung keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan pendidikan Gibran. Iyyas menilai persoalan tersebut menjadi salah satu dinamika hukum yang dapat memengaruhi perjalanan politik Gibran.

Meski begitu, ia mengakui perkembangan politik dan hukum nasional masih sulit diprediksi. Menurutnya, berbagai kemungkinan masih dapat terjadi dalam perjalanan menuju Pilpres 2029.

"Karena dinamika politik, kedinamisan hukum kita, ya, semuanya bisa apa pun terjadi. Jadi, kita lihat saja nanti dari sekarang sampai ke 2029," ujarnya.

Lebih lanjut, Iyyas menegaskan bahwa pihak yang mendukung Jokowi dan Gibran tidak akan tinggal diam apabila muncul perkembangan yang dinilai merugikan keduanya.

"Karena dari pihak kita, dari pihak Pak Jokowi, tidak akan diam melihat itu bergulir saja," tegasnya.

Iyyas juga menyoroti proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurutnya perlu mendapat perhatian. Ia mempertanyakan persoalan legal standing yang baru dibahas setelah persidangan berlangsung beberapa kali dalam perkara yang disinggungnya.

Ia bahkan mempertanyakan integritas lembaga peradilan dengan mengingatkan sejumlah kasus yang pernah menjerat hakim konstitusi, seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Menurut Iyyas, kepercayaan terhadap institusi hukum menjadi hal penting di tengah dinamika politik nasional. Ia berharap proses hukum tidak dijadikan instrumen untuk menghambat kepentingan politik pihak tertentu.

Meski demikian, dugaan adanya kepentingan politik di balik polemik yang menyeret Gibran tersebut merupakan penilaian Iyyas. Hubungan antara proses hukum dan kepentingan Pilpres 2029 masih memerlukan pembuktian tersendiri.