Polemik Ijazah Gibran Makin Panas! PDIP dan Golkar Mulai Buka Suara, Hasto Singgung Mundur!

JAKARTA, DISWAY.ID - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan dinamika politik di parlemen.

Dua partai dengan perolehan kursi terbesar di DPR RI, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar, turut menyampaikan pandangan terkait dampak putusan tersebut.

PDIP dan Golkar saat ini memiliki total 212 kursi di DPR RI periode 2024–2029. Rinciannya, PDIP menguasai 110 kursi, sedangkan Golkar memiliki 102 kursi. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36,55 persen dari total 580 kursi parlemen.

Besarnya kekuatan kedua partai membuat sikap politik mereka menjadi perhatian dalam perkembangan polemik dokumen pendidikan Gibran. Terlebih, persoalan tersebut kini tidak hanya menjadi pembahasan hukum, tetapi juga mulai dikaitkan dengan kemungkinan langkah politik di DPR.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai polemik dokumen pendidikan Gibran telah memasuki babak baru.

BACA JUGA:Jadwal Ganjil Genap Jakarta Hari Ini 26 Oktober 2026, Berlaku di 25 Ruas Jalan

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, termasuk dalam pengambilan keputusan politik di tingkat negara.

"Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil," kata Doli, Ahad (1/11/2026).

Anggota Komisi II DPR RI tersebut berpandangan bahwa perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran di ranah hukum sudah mendekati tahap akhir. Selanjutnya, menurut dia, persoalan itu berpotensi berkembang menjadi pembahasan politik.

"Artinya, polemik yang terjadi belakangan ini, menurut saya, pada ranah hukum sudah benar-benar hampir final. Selanjutnya memang sepenuhnya sudah masuk pada ranah politik," ujarnya.

Doli bahkan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai dinamika politik biasa.

"Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara," katanya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Doli menegaskan Golkar belum mengambil kesimpulan akhir. Pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan MA untuk mempelajari pertimbangan hukum dan konsekuensi yang mungkin muncul.

"Namun, kami pun tentu masih menunggu Putusan MA-nya secara lengkap, yang kemudian akan kami pelajari dan dalami lagi. Karena kita memang harus benar-benar sangat cermat dan hati-hati dalam menghadapi masalah ini," katanya.

Doli juga mengaku terkejut dengan putusan MA yang menyatakan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran tidak sah.