Purwokerto (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan akurasi dan pemutakhiran data menjadi kunci utama untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," katanya setelah kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam.
Ia mengatakan, pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perangkat desa dan pengurus rukun tetangga (RT) serta rukun warga (RW).
Menurut dia, pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026.
Baca juga: Mensos mengajak RT dan RW perbaiki data penerima bansos
Sistem tersebut tidak hanya menggunakan identitas nama dan alamat (by name by address), tapi juga dilengkapi pengenalan wajah (face recognition) atau biometrik untuk memastikan identitas penerima manfaat.
"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," kata Gus Ipul.
Ia mengatakan, sistem tersebut memanfaatkan akal imitasi (AI) dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengetahui profil penerima maupun calon penerima bantuan.
Akan tetapi, penerapannya membutuhkan pendampingan karena belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital.
Baca juga: 4.653 penerima bansos Tulungagung terindikasi judol
Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Mensos mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) juga terus mengevaluasi penerima bansos, termasuk menelusuri penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos telah terdata melalui validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.
Terkait jaminan kesehatan, ia mengharapkan Kabupaten Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) setelah mengalami sedikit penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
Baca juga: Kemkomdigi ungkap hasil tes Perlinsos digital sebelum debut nasional
"Ke depan mudah-mudahan Banyumas bisa UHC lagi dengan data terbaru. Saya bersama Pak Bupati akan berjuang," kata Mensos.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah mendukung penerapan sistem perlindungan sosial digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Ia mengharapkan sistem yang terintegrasi dengan berbagai institusi tersebut dapat menekan tingkat kesalahan data atau margin of error hingga maksimal 3 persen.
Baca juga: Kemkomdigi sebut Perlinsos digital momentum padukan layanan lewat DPI
Menurut dia, pembagian pembiayaan berdasarkan desil kesejahteraan juga berpotensi meringankan beban APBD kabupaten.
Ia mengatakan berdasarkan skema yang disampaikan Mensos, pembiayaan desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, dan desil 7-8 pemerintah provinsi.
"Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Bupati.
Baca juga: Kemensos gaungkan "Kerja Cepat Pasal 34", pastikan akurasi data bansos
"Program-program pemerintah bergantung pada data yang akurat. Kalau kita mau memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kepada masyarakat miskin serta anak-anak terlantar, maka harus dimulai dengan data yang akurat," katanya setelah kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana Krida Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu malam.
Ia mengatakan, pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga perangkat desa dan pengurus rukun tetangga (RT) serta rukun warga (RW).
Menurut dia, pemerintah telah membangun sistem perlindungan sosial digital yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026.
Baca juga: Mensos mengajak RT dan RW perbaiki data penerima bansos
Sistem tersebut tidak hanya menggunakan identitas nama dan alamat (by name by address), tapi juga dilengkapi pengenalan wajah (face recognition) atau biometrik untuk memastikan identitas penerima manfaat.
"Dengan data yang akurat itu kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal," kata Gus Ipul.
Ia mengatakan, sistem tersebut memanfaatkan akal imitasi (AI) dan terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah untuk mengetahui profil penerima maupun calon penerima bantuan.
Akan tetapi, penerapannya membutuhkan pendampingan karena belum seluruh masyarakat memiliki telepon pintar atau terbiasa menggunakan layanan digital.
Baca juga: 4.653 penerima bansos Tulungagung terindikasi judol
Oleh karena itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah, perangkat RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, ASN, dan pendamping sosial membantu masyarakat mengakses layanan tersebut.
Mensos mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) juga terus mengevaluasi penerima bansos, termasuk menelusuri penerima yang memiliki tabungan di atas Rp50 juta.
Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos telah terdata melalui validasi bersama pemerintah daerah dan BPS.
Terkait jaminan kesehatan, ia mengharapkan Kabupaten Banyumas dapat kembali mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) setelah mengalami sedikit penurunan akibat pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan.
Baca juga: Kemkomdigi ungkap hasil tes Perlinsos digital sebelum debut nasional
"Ke depan mudah-mudahan Banyumas bisa UHC lagi dengan data terbaru. Saya bersama Pak Bupati akan berjuang," kata Mensos.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pemerintah daerah mendukung penerapan sistem perlindungan sosial digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
Ia mengharapkan sistem yang terintegrasi dengan berbagai institusi tersebut dapat menekan tingkat kesalahan data atau margin of error hingga maksimal 3 persen.
Baca juga: Kemkomdigi sebut Perlinsos digital momentum padukan layanan lewat DPI
Menurut dia, pembagian pembiayaan berdasarkan desil kesejahteraan juga berpotensi meringankan beban APBD kabupaten.
Ia mengatakan berdasarkan skema yang disampaikan Mensos, pembiayaan desil 1-4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 pemerintah kabupaten, dan desil 7-8 pemerintah provinsi.
"Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat," kata Bupati.
Baca juga: Kemensos gaungkan "Kerja Cepat Pasal 34", pastikan akurasi data bansos
Komentar (0)