JAKARTA — Pemerintah Iran telah menetapakan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris sebagai organisasi teroris. Langkah tersebut merupakan respons atas penetapan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.
“Mulai 1 November 2026, Angkatan Laut Kerajaan (Royal Navy) dan Angkatan Udara Kerajaan (Royal Air Force) Inggris tunduk pada Undang-Undang (UU) Iran mengenai Tindakan Resiprokal terhadap Penetapan Korps Garda Revolusi Islam sebagai Organisasi Teroris oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, kedua institusi militer Inggris tersebut ditetapkan sebagai organisasi teroris menurut hukum Iran,” demikian bunyi pengumuman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Iran yang dipublikasikan di situs web resmi Pemerintah Iran, Irangov.ir, Ahad (1/11/2026).
Baca Juga
Jika Perang Iran Kembali Meletus, Ini yang akan Ditanggung Militer AS
Trump Picu Perang Iran, Perusahaan Minyak Dunia Untung Besar, Laba Naik Lebih dari 100 Persen
Media Ibrani: Israel Kian Dekat dengan Perang Baru Melawan Iran, Keputusan di Tangan Trump
Kemenlu Iran mengatakan, keputusan penetapan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Inggris sebagai organisasi teroris diambil di bawah resolusi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Selain itu, langkah tersebut juga merespons ditetapkannya Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris oleh Inggris lewat Undang-Undang Ancaman Negara 2026 pada 13 Juli.
Iran juga menuding Inggris terlibat dalam perang yang dikobarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran. Hal itu ditunjukkan dengan menyediakan akses ke pangkalan militer dan logistik serta fasilitas lain di bawah yurisdiksi Inggris.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Selain menunjuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Inggris sebagai organisasi teroris, Iran juga menetapkan Dinas Intelijen Rahasia Inggris (MI6) sebagai kelompok bermusuhan. Penetapan tersebut pun resmi diberlakukan per 1 November 2026.
“Mulai 1 November 2026, Dinas Intelijen Rahasia Inggris (MI6) ditetapkan sebagai kelompok bermusuhan berdasarkan Catatan 2 Pasal 1 UU Iran tentang Peningkatan Hukuman bagi Tindakan Spionase serta Kerja Sama dengan Rezim Zionis dan Negara-Negara Bermusuhan yang Melawan Keamanan dan Kepentingan Nasional. Dengan demikian, ketentuan dalam UU ini berlaku terhadap dinas intelijen Inggris tersebut,” demikian bunyi pengumuman yang diterbitkan di laman web Irangov.ir.
Saat ini, Iran masih terlibat konflik dengan AS. Perang tersebut bermula dari agresi AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan mereka pada hari itu membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Padq Juni 2026 lalu, Iran dan AS sempat menandatangani Memorandum Islamabad. Memorandum tersebut menetapkan gencatan senjata baru selama 60 hari demi membuka kembali Selat Hormuz secara total. Penghentian perang atau pertempuran mencakup wilayah Lebanon.
Namun, hanya beberapa hari berselang setelah memorandum tersebut dilaksanakan, militer AS meluncurkan serangan udara ke infrastruktur pengawasan maritim, sistem komunikasi, dan situs pertahanan udara di pesisir pantai Iran.
Presiden AS Donald Trump menyatakan serangan itu terpaksa dilakukan karena Iran terlebih dahulu menyerang kapal kargo di Selat Hormuz, sebuah tindakan yang dinilai melanggar komitmen Memorandum Islamabad.
Iran kemudian membalas serangan tersebut dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan atau fasilitas militer AS di Kuwait dan Bahrain. Hingga kini, kedua negara masih terlibat aksi saling ancam dan belum sepakat berdamai.
Komentar (0)