Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan memeriksa kelaiklautan 2.140 kapal menjelang penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1-30 November 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan sebelum beroperasi melayani masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin mengatakan keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan laut Nataru. Karena itu, kesiapan kapal, awak, hingga perlengkapan keselamatan akan menjadi fokus pemeriksaan.
"Dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, keselamatan pelayaran menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Melalui uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal, kami memastikan aspek keselamatan kapal, pengawakan, pemuatan, serta perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama sebelum kapal beroperasi," ujar Samsuddin dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (31/10/2026).
Berdasarkan data Rencana Operasi per 30 Oktober 2026, sebanyak 2.140 kapal masuk dalam rencana pemeriksaan. Jumlah tersebut terdiri dari 511 kapal penumpang, 63 kapal Ro-Ro jarak jauh, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 162 kapal tradisional, 821 kapal wisata, serta 123 kapal cepat atau High Speed Craft (HSC).
Pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, mulai dari keselamatan kapal, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat dan pemuatan, hingga kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang.
Selain itu, petugas akan memeriksa status hukum kapal serta penerapan manajemen keselamatan dan keamanan kapal. Kesiapan alat keselamatan jiwa, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, pengendalian kapasitas penumpang, hingga kesiapan menghadapi cuaca buruk juga menjadi perhatian.
Khusus kapal wisata, pemeriksaan akan dilakukan secara langsung sebelum kapal beroperasi sebagai bagian dari persyaratan pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kapasitas penumpang harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan di lapangan.
Rute Alternatif Jawa-Bali Disiapkan
Selain pemeriksaan kapal, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan laut selama Nataru. Persiapan tersebut mencakup optimalisasi armada dan trayek, program stimulus berupa diskon tarif, rencana tiket gratis, serta penguatan keselamatan dan pelayanan di pelabuhan.
Dari sisi pelayanan, Ditjen Perhubungan Laut mendorong penerapan standar pelayanan terminal penumpang di lingkungan pelabuhan. Fasilitas yang menjadi perhatian antara lain area tiket dan check-in, layanan informasi dan pengaduan, ruang tunggu, fasilitas kesehatan, toilet termasuk toilet difabel, serta ruang menyusui.
Penerapan tiket elektronik atau e-ticketing pada kapal penumpang juga diharapkan dapat meningkatkan keteraturan pelayanan, pemeriksaan tiket, dan pengendalian alur penumpang di pelabuhan.
Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi kepadatan pada lintasan Jawa-Bali, Kemenhub mengkaji sejumlah rute alternatif guna membantu mengurai kepadatan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Beberapa opsi yang dibahas meliputi Jangkar-Celukan Bawang, Tanjung Wangi-Celukan Bawang, serta Jangkar-Padang Bai.
"Untuk lintasan Jawa-Bali, rencana operasi juga mengkaji rute alternatif guna membantu mengurai kepadatan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk. Beberapa opsi yang dibahas meliputi Jangkar-Celukan Bawang, Tanjung Wangi-Celukan Bawang, serta Jangkar-Padang Bai," kata Samsuddin.
Meski demikian, pelaksanaan rute alternatif tersebut masih perlu mempertimbangkan kesiapan dermaga, kapal, dukungan operasional, serta hasil koordinasi dan penetapan lebih lanjut.
Melalui berbagai persiapan tersebut, Kemenhub berharap penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru 2026/2027 dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan lancar.
(haa/haa)
Komentar (0)