Istanbul (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Sabtu (31/10), menyatakan bahwa Teheran tidak memiliki rencana untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat Amerika Serikat (AS), seraya menepis laporan yang menyebutkan sebaliknya sebagai sesuatu yang tidak berdasar.
Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menelaah dengan saksama pesan yang dikirim oleh Wakil Presiden AS JD Vance kepada pejabat tinggi keamanan Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa saat ini masalah tersebut masih dalam kajian pihak-pihak berwenang terkait.
Dia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang direncanakan dengan pejabat AS, dan klaim yang menyatakan sebaliknya adalah tidak benar.
Dia menambahkan bahwa saat ini Iran tidak melihat perlunya pembicaraan dengan AS dan bahwa syarat-syarat yang diajukan Iran sudah jelas.
Dia juga mencatat bahwa komunikasi tetap berlangsung dengan Qatar dan Pakistan yang bertindak sebagai mediator.
Dia menekankan bahwa keputusan mengenai apakah negosiasi akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung baru akan diambil setelah AS menyetujui syarat-syarat yang diajukan Iran.
Araghchi menyebut pesan dari Vance, beserta upaya AS untuk membuka dialog dan mencapai pemahaman yang lebih luas, dapat dianggap sebagai langkah positif.
Mengenai usulan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari, dengan syarat tujuh ketentuan Iran dipenuhi, Araghchi mengatakan: "Qatar meminta agar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan usulan kami dipersingkat menjadi lima hari. Saat ini, sedang dibahas usulan untuk mempersingkat periode tersebut menjadi dua hari."
Kemungkinan perang
Araghchi menyatakan bahwa negaranya tidak menutup kemungkinan terjadinya perang, seraya menegaskan kesiapan Iran menghadapi segala skenario.
Dia menjelaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada diterimanya rute transit baru yang ditetapkan oleh Iran dan Oman, serta penutupan rute-rute alternatif lainnya.
Dia juga menyampaikan bahwa negaranya menuntut agar AS memulihkan pengecualian sanksi terkait penjualan minyak Iran dan mencairkan seluruh aset Iran yang dibekukan, termasuk aset yang berada di Qatar.
Sebelumnya, The Wall Street Journal, dengan mengutip pejabat AS, melaporkan bahwa Vance telah mengirimkan pesan kepada Rezaei atas arahan Presiden AS Donald Trump untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Trump membantah laporan tersebut, dengan menyatakan bahwa peran Vance terbatas pada membantu penyediaan pasokan medis yang dibutuhkan oleh Iran.
Pernyataan Araghchi muncul di tengah upaya mediasi yang dipimpin oleh Qatar dan Pakistan untuk menghidupkan kembali negosiasi antara Washington dan Teheran, dengan adanya laporan mengenai kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung yang berlangsung di Doha.
Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kesepahaman mengenai program nuklir Iran, sanksi, serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan menyasar aset-aset Israel dan AS di kawasan tersebut, sebelum akhirnya kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April.
Pada Juni, Washington dan Teheran menandatangani kerangka kesepakatan mengenai kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz, namun implementasi terhambat akibat perbedaan pendapat terkait keamanan di selat tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Iran siap berunding dengan AS jika tujuh syarat dipenuhi
Baca juga: Menlu Rubio sebut komunikasi diplomatik AS-Iran terus berlangsung
Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menelaah dengan saksama pesan yang dikirim oleh Wakil Presiden AS JD Vance kepada pejabat tinggi keamanan Iran, Mohsen Rezaei, menyatakan bahwa saat ini masalah tersebut masih dalam kajian pihak-pihak berwenang terkait.
Dia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang direncanakan dengan pejabat AS, dan klaim yang menyatakan sebaliknya adalah tidak benar.
Dia menambahkan bahwa saat ini Iran tidak melihat perlunya pembicaraan dengan AS dan bahwa syarat-syarat yang diajukan Iran sudah jelas.
Dia juga mencatat bahwa komunikasi tetap berlangsung dengan Qatar dan Pakistan yang bertindak sebagai mediator.
Dia menekankan bahwa keputusan mengenai apakah negosiasi akan dilakukan secara langsung atau tidak langsung baru akan diambil setelah AS menyetujui syarat-syarat yang diajukan Iran.
Araghchi menyebut pesan dari Vance, beserta upaya AS untuk membuka dialog dan mencapai pemahaman yang lebih luas, dapat dianggap sebagai langkah positif.
Mengenai usulan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari, dengan syarat tujuh ketentuan Iran dipenuhi, Araghchi mengatakan: "Qatar meminta agar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan usulan kami dipersingkat menjadi lima hari. Saat ini, sedang dibahas usulan untuk mempersingkat periode tersebut menjadi dua hari."
Kemungkinan perang
Araghchi menyatakan bahwa negaranya tidak menutup kemungkinan terjadinya perang, seraya menegaskan kesiapan Iran menghadapi segala skenario.
Dia menjelaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada diterimanya rute transit baru yang ditetapkan oleh Iran dan Oman, serta penutupan rute-rute alternatif lainnya.
Dia juga menyampaikan bahwa negaranya menuntut agar AS memulihkan pengecualian sanksi terkait penjualan minyak Iran dan mencairkan seluruh aset Iran yang dibekukan, termasuk aset yang berada di Qatar.
Sebelumnya, The Wall Street Journal, dengan mengutip pejabat AS, melaporkan bahwa Vance telah mengirimkan pesan kepada Rezaei atas arahan Presiden AS Donald Trump untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Trump membantah laporan tersebut, dengan menyatakan bahwa peran Vance terbatas pada membantu penyediaan pasokan medis yang dibutuhkan oleh Iran.
Pernyataan Araghchi muncul di tengah upaya mediasi yang dipimpin oleh Qatar dan Pakistan untuk menghidupkan kembali negosiasi antara Washington dan Teheran, dengan adanya laporan mengenai kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung yang berlangsung di Doha.
Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kesepahaman mengenai program nuklir Iran, sanksi, serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan menyasar aset-aset Israel dan AS di kawasan tersebut, sebelum akhirnya kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April.
Pada Juni, Washington dan Teheran menandatangani kerangka kesepakatan mengenai kebebasan bernavigasi di Selat Hormuz, namun implementasi terhambat akibat perbedaan pendapat terkait keamanan di selat tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Iran siap berunding dengan AS jika tujuh syarat dipenuhi
Baca juga: Menlu Rubio sebut komunikasi diplomatik AS-Iran terus berlangsung
Komentar (0)