JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan pabrik etanol bukan satu-satunya pekerjaan rumah pemerintah untuk mengejar target bensin campur etanol. Ketersediaan bahan baku, mulai dari tebu hingga singkong, menjadi tantangan lebih besar karena membutuhkan lahan dan waktu pengembangan yang tidak sebentar.
Demikian disampaikan Direktur Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya; pengajar di Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti; serta Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi. Ketiganya dihubungi terpisah pada Jumat (30/10/2026) dan Sabtu (31/10/2026).
Kemandirian energi dan pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu ambisi besar pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026 menyatakan harapannya agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM ketika kewajiban biodiesel mencapai B50 dan campuran etanol dalam bensin mencapai E50.
Untuk itu, pemerintah menargetkan tahapan pencapaian, yakni penerapan E10 pada 2027, E20 pada 2028, dan E50 pada 2030. Namun, peningkatan kadar campuran etanol itu menuntut ketersediaan bahan baku dan pasokan etanol dalam jumlah jauh lebih besar.
Saat ini, Pertamina mulai menyalurkan bensin E5, yakni BBM dengan campuran 5 persen etanol, di 200 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Jumlah ini masih terbatas dibandingkan total sekitar 15.000 SPBU di Indonesia, sekitar 13.000 SPBU di antaranya dikelola Pertamina. Pasokan etanol domestik untuk mendukung penerapan E5 saat ini baru mencapai 70.500 kiloliter (kL).
Tata Mustasya mengapresiasi upaya pemerintah mendorong BBM nabati sebagai bagian dari diversifikasi energi, terutama untuk sektor transportasi. ”Dengan adanya kasus kelangkaan BBM dan tingginya harga BBM, apalagi sebagian besar BBM di Indonesia diimpor dari negara lain, agenda diversifikasi energi ke energi terbarukan menjadi agenda mendesak,” tuturnya, Sabtu.
Ia menjelaskan, tanpa diverisifikasi energi, Indonesia akan selalu dihantui oleh problem ketersediaan BBM dan tingginya harga, terutama ketika terjadi krisis geopolitik. Risiko sosial, ekonomi, dan politiknya sangat besar.
Sebagai bagian diversifikasi energi, pemerintah harus membangunnya dalam kerangka strategi energi, terutama di sektor transportasi. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan berapa target rasio campuran etanol yang pas.
Tata memperkirakan bioetanol memerlukan subsidi yang lebih besar dari BBM, baik untuk menyubsidi harga bahan baku dan subsidi harga keekonomian dengan BBM. Bisa jadi diperlukan pula subsidi untuk PSO.
Tantangannya adalah ketersediaan pasokan bahan baku pembuatan etanol. Alasannya, rantai pasok bioetanol belum matang seperti rantai pasok sawit di biodiesel.
Faktor lain adalah risiko persaingan tebu dan singkong sebagai kebutuhan pangan dan keperluan produksi etanol. Tantangan lain adalah kebutuhan lahan besar untuk penanaman bahan baku. Sementara, Indonesia sudah berhadapan dengan isu deforestasi.
Untuk itu, perlu pula ditetapkan angka maksimum campuran etanol. “Saya kira E20 sudah sangat besar dan maksimal, diletakkan dalam strategi energi nasional, dan elektrifikasi ke mobil listrik harus menjadi strategi utama,” katanya.
Yayan Satyakti, menyatakan, bensin dengan etanol rencananya diterapkan hanya untuk BBM nonsubsidi. Dengan demikian, cakupannya sekitar 6,6 juta kL atau 7 juta kL per tahun.
Bila total kebutuhan BBM nonsubsidi 7 juta kL per tahun dengan 20 persen campuran etanol, kebutuhan etanol berkisar 1,4 juta kL etanol. Pengurangan impor 1,4 juta kL tidak terlalu signifikan.
Pada sisi lain, menurut Yayan, pengadaan etanol 1,4 juta kL akan membutuhkan lompatan luar biasa. Sebab, kapasitas pabrik etanol di Indonesia saat ini baru 330 ribu kL dan sebagian besar produksinya sudah digunakan untuk industri. Alokasi untuk BBM nabati pun hanya tersedia 70.500 kL.
"Bahan bakunya kan memang dari dalam. Jadi nanti terkumpul berapa? Sementara (saat ini) masih 70.500 kiloliter (etanol). Itu kurang, masih kurang banyak. Jadi kita berharap ada pertambahan feedstock. Secepat mungkin," tutur Eniya seusai acara Subroto Award, Jumat (23/10/2026).
Untuk menerapkan E20, ia melanjutkan, diperlukan sekitar 20 pabrik etanol. Saat ini, sudah sebelas perusahaan membuat nota kesepahaman (MOU) dengan Pertamina untuk membangun pabrik etanol. Harapannya, pembangunan bisa berlangsung cepat.
Masalahnya, menurut Yayan, kendati 20 pabrik etanol dapat dibangun dalam waktu sekitar 1,5 tahun, masih ada kebutuhan bahan baku. Sementara, kebun tebu baru membutuhkan pembukaan lahan, irigasi, dan bibit. Panen pertama butuh waktu 12-18 bulan setelah tanam.
"Dengan sisa waktu sekitar 15 bulan menuju 2028, pasokan dari kebun baru hampir mustahil siap penuh," tambah Yayan, Jumat (30/10/2026).
Dia juga menghitung manfaat dari penerapan E20. "Bila seluruhnya terpenuhi, impor bensin hanya turun sekitar empat persen," tuturnya.
Skenario lain adalah perluasan E20 ke Pertalite. Secara keseluruhan, kebutuhan BBM Indonesia baik yang berkompensasi dan reguler mencapai sekitar 40 juta kL.
Dengan menerapkan E20 pada BBM bersubsidi dan nonsubsidi, impor bisa turun sekitar 24 persen. Namun, imbasnya adalah kebutuhan 8,6 juta kL etanol dan 1,521 juta hektar kebun tebu baru.
Bila Indonesia belum mampu memproduksi etanol di dalam negeri, devisa kembali keluar untuk impor etanol. "Tantangan terberat pada bahan baku dan waktu tanam, bukan pabrik," kata Yayan.
Karenanya, menurut Yayan, pemerintah perlu memastikan bahan baku sebelum menaikkan kadar etanol pada BBM nabati nonsubsidi.
"Naikkan mandatori dari E5 ke E10 dan E20 hanya bila pasokan etanol dalam negeri sudah tersedia, misalnya dengan syarat minimal 70 persen etanol berasal dari pabrik domestik. Batasi impor etanol. Izinkan impor etanol hanya sebagai pengisi sementara dengan kuota dan batas waktu, agar mandatori tidak berubah menjadi pasar etanol impor," tuturnya.
Pemerintah juga bisa memulai dari Jawa dan di wilayah dekat pabrik. Sambil membangun tangki etanol dan stok penyangga, penerapan bisa dilakukan bertahap.
Tanpa persiapan memadai dan perhitungan yang komprehensif, memaksakan program bioetanol hanya akan membawa beban fiskal lebih besar lagi dan tidak membawa ke tujuan swasembada energi.
Komentar (0)