Pemerintah Singapura buka suara soal dugaan penjualan kembali gas alam cair (LNG) asal Indonesia ke negara lain. Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri (METI) Singapura menyatakan perusahaan berbasis di negaranya memang memperdagangkan LNG dari berbagai negara.
Dilansir dari The Straits Times, juru bicara METI menyebut ada lebih dari 50 perusahaan Singapura yang membeli, memasarkan, dan memperdagangkan LNG dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut dia, hal ini juga tidak terlepas dari peran Singapura sebagai pusat perdagangan internasional.
Juru bicara itu menambahkan, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia termasuk negara sumber utama (top source market) LNG yang diperdagangkan perusahaan-perusahaan Singapura.
“Meskipun perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura mengambil keputusan komersial terkait kargo tersebut, kargo LNG umumnya dikirim langsung dari negara asal ke negara tujuan tanpa secara fisik melewati Singapura.” kata juru bicara METI, dikutip pada Sabtu (31/10).
Sementara itu, Singapura juga mengimpor gas alam dari Indonesia melalui jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan domestik. “Gas alam yang diimpor dari Indonesia melalui pipa adalah untuk penggunaan domestik dan bukan untuk ekspor,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menduga sebagian LNG yang diimpor Singapura dari Indonesia dijual kembali ke negara lain. Politikus yang merangkap sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) itu mengatakan, sebagian dari 148 kargo LNG yang dikirim dari Indonesia diperdagangkan dan diekspor kembali. Sementara sebagian lainnya untuk konsumsi domestik Singapura.
Komentar tersebut muncul setelah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam ke Singapura pada pekan lalu, untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bahlil memastikan, jumlah ekspor setelah pengurangan itu tetap memenuhi angka pasokan minimum yang tertulis dalam kontrak.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan, volume gas yang dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 31 juta kaki kubik standar per hari. Perinciannya, 15 juta kaki kubik berasal dari Natuna dan 16 juta kaki kubik dari Sumatra.
Namun, Otoritas Pasar Energi Singapura atau Energy Market Authority (EMA) memperkirakan pengurangan pasokan gas dari Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap kebutuhan energi. Pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia hanya mencakup kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian negara tersebut.
Komentar terbaru Bahlil muncul di tengah upaya "meredam ketegangan" yang dilakukan pejabat publik lainnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani misalnya, telah menyampaikan komitmen investasi Singapura-Indonesia tetap utuh di tengah perkara kabut asap dan pasokan gas.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Rosan mengatakan kedua negara berkomitmen memperkuat kerja sama investasi.
Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Balakrishnan dapat meredakan ketegangan.
Selama kunjungan Balakrishnan pada 27-29 Oktober ke Indonesia, Singapura dan Indonesia telah sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama. Tujuannya yaitu memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi upaya penegakan hukum bencana kabut asap.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan, pengurangan ekspor gas tidak boleh menyebabkan konflik antarnegara. Dia mengaku telah berbicara dengan Bahlil mengenai hal ini.
“Mengapa kita harus bertengkar dengan Singapura? Tidak ada alasan untuk itu,” ucapnya kepada wartawan pada Selasa (27/10) lalu.
Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta semua pihak menahan diri menyusul pernyataan mantan Anggota Parlemen Singapura, Calvin Cheng, soal ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura. Meutya menyampaikan, sebagian besar konektivitas kabel bawah laut Singapura juga melintasi perairan Indonesia.
Dia lalu menegaskan agar infrastruktur digital harus dilindungi bersama demi kepentingan kedua negara dan konektivitas global.
Komentar (0)