Jakarta, VIVA - Penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026.
Dana itu telah disalurkan kepada 4,24 juta debitur atau melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun.
Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech pada International Fora for "Kredit Program Pemerintah" 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10).
"Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat," ujar Menko Airlangga, dikutip Minggu (31/10/2026).
Airlangga mengatakan, perekonomian Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan 5,45% pada Semester I 2026 meski ekonomi global mengalami perlambatan.
Salah satu penopang pertumbuhan tersebut adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam hal ini, Kredit Usaha Rakyat (KUR) berkontribusi memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Porsi KUR terhadap total kredit UMKM kini mencapai 30,6%, lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi 2019 yang sebesar 14,7%.
Sepanjang 2026, penyaluran KUR telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp265,9 triliun.
Angka tersebut setara 90,1% dari target penyaluran tahun ini.
Program kredit pemerintah juga mengalami perkembangan kebijakan sejak pertama kali diperkenalkan. Pada 2007, KUR dijalankan melalui skema penjaminan.
Kemudian, pada 2015, pemerintah mengubah skemanya menjadi subsidi bunga sehingga suku bunga KUR turun dari 12% menjadi 6%.
Sejak 2015, akumulasi penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad pembiayaan.
Saat ini, terdapat lima skema kredit program yang mendukung agenda Asta Cita, yakni KUR, Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Kelima skema tersebut diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat industri padat karya, menyukseskan Program 3 Juta Rumah, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Pemerintah juga menjaga kualitas penyaluran pembiayaan. Sebanyak 68% kredit program dialokasikan ke sektor produksi, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 2,14%.
Sebagai bagian dari pelaksanaan program, Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan kredit secara simbolis kepada tujuh debitur. Total nilai akad pembiayaan tersebut mencapai Rp1,95 miliar.
Komentar (0)