Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera terus gencar dilakukan di bawah koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Menghadapi dampak kerusakan yang luas di Kabupaten Gayo Lues, Satgas PRR mengedepankan pendekatan mitigasi terpadu.
Langkah-langkah di lapangan dilakukan secara simultan. Termasuk dalam hal penyiapan tapak permukiman baru, penanganan infrastruktur vital yang rentan, seperti daerah aliran sungai (DAS) rawan luapan banjir, dan jalan nasional penghubung antarprovinsi yang terancam longsor.
Hal itu juga tampak pada inspeksi komprehensif yang dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh II /
Ketua Tim Satgas PRR Pusat, Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, S.H., M.H., bersama timnya yang melakukan inspeksi ke wilayah bencana di Aceh, baru-baru ini. Didampingi oleh perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues, Brigjen Guslin dan tim melakukan pengecekan lapangan yang dimaksudkan untuk memotret keterkaitan langsung antara sektor perumahan permukiman, sektor sumber daya air, dan sektor transportasi darat.
Pada sektor sumber daya air, tim meninjau langsung bekas titik banjir luapan aliran sungai yang berlokasi persis di Desa Aih Bobo dan Desa Badak. Luapan sungai di kawasan tersebut menyisakan sedimentasi material dan mengancam stabilitas lingkungan sekitar. Oleh karena itu, normalisasi alur serta penguatan tebing sungai menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah banjir bandang susulan.
Secara simultan pada sektor konektivitas transportasi, pengecekan dilakukan pada beberapa titik longsor di jalan nasional lintas provinsi. Jalan itu tertuama menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Ruas jalan arteri ini memiliki urgensi logistik yang sangat tinggi. Ia menjadi urat nadi pengiriman material konstruksi maupun akses pasokan bahan pokok masyarakat antardaerah. Jika tebing di lereng jalan nasional ini tidak segera distabilkan melalui perkuatan struktur, jalur distribusi akan terputus dan menghambat mobilitas warga.
Keterpaduan mitigasi ini diselaraskan dengan kepastian lahan untuk relokasi permukiman. Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues telah menyediakan lahan yang dipastikan benar-benar siap bangun guna merealisasikan ribuan unit rumah hunian tetap (huntap) oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pelaksanaan konstruksi huntap tersebut dipercayakan kepada mitra pelaksana, yaitu PT Citra Prasasti Konsorindo dan rekanan, dengan target penyelesaian paling lambat pada Desember 2026. Seluruh intervensi fisik tersebut didanai melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat.
Dampak manfaatnya sangat nyata: normalisasi sungai dan stabilisasi lereng jalan menjamin keselamatan permukiman warga dari bahaya bencana berulang, sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok ekonomi masyarakat di dataran tinggi Gayo Lues dan sekitarnya.
Dalam kunjungan kerjanya saat meninjau kesiapan lokasi dan jalur logistik di Gayo Lues, Brigjen Guslin menegaskan komitmen percepatan tersebut di hadapan awak media.
“Bahwasanya lahan-lahan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues benar-benar sudah siap untuk melaksanakan pembangunan oleh PKP.
“Sebelumnya saya dan tim saya sudah mengunjungi beberapa titik banjir aliran sungai di Desa Aih Bobo dan Desa Badak juga di beberapa titik longsor di Jalan Nasional Lintas Provinsi antara Aceh dan Sumatra Utara. Insyaallah akan dibangun ribuan rumah
Hunian Tatap untuk selesai paling lambat di bulan Desember 2026,” ujar Brigjen Guslin.
Pendekatan terpadu yang diterapkan di Gayo Lues merujuk secara ketat pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028. Dokumen strategis nasional ini mengamanatkan
prinsip utama Build Back Better, Safer, and Sustainable (BBBSS) sebagai landasan transformasi kewilayahan.
Dalam arahan kebijakan sektor infrastruktur konektivitas dan transportasi, Renduk menekankan pemulihan terpadu berbasis prioritas jaringan strategis guna menjamin mobilitas logistik dan pelayanan dasar. Penanganan dilaksanakan bertahap mulai dari pengembalian fungsi akses kritis hingga rekonstruksi permanen melalui stabilisasi lereng, penguatan struktur jalan, dan penyesuaian trase pada segmen rawan bencana longsor.
Sementara itu, pada sektor sumber daya air, Renduk PRRP mewajibkan rehabilitasi daerah aliran sungai bagian hulu dan sistem sungai guna mengendalikan risiko banjir serta limpasan sedimentasi yang merusak infrastruktur hilir. Penataan ini dipadukan dengan rencana tata ruang berbasis risiko bencana, sehingga lokasi hunian tetap tidak lagi berada pada zona rawan tinggi dan didukung oleh ketahanan jalur akses antarmoda yang tangguh terhadap dinamika iklim.
Bencana hidrometeorologi ekstrem yang dipicu Siklon Tropis Senyar pada 25 November 2025 telah melanda 53
kabupaten/kota di Sumatera, menelan 1.204 korban jiwa, serta menimbulkan total kerusakan dan kerugian melebihi Rp192 triliun dengan kebutuhan rehabilitasi-rekonstruksi menembus Rp205 triliun.
Berdasarkan laporan harian Poskonas PRR dan data Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) 2026, rekapitulasi kebutuhan serta kerusakan fisik menunjukkan skala yang masif. Di tingkat kabupaten (Gayo Lues dan sekitarnya), kebutuhan difokuskan pada relokasi permukiman ribuan unit hunian dengan target tuntas Desember 2026, normalisasi titik banjir sungai di Desa Aih Bobo dan Badak, serta stabilisasi longsoran jalan nasional lintas batas provinsi.
Sedangkan di tingkat Provinsi Aceh, kebutuhan sektor perumahan/permukiman mencapai Rp17, 3 triliun sedangkan kebutuhan sektor infrastruktur mencapai Rp97.1 triliun.
Sedangkan total kebutuhan fisik mencapai Rp115 triliun.
Kerusakan infrastruktur transportasi di Aceh mencakup 1.631 ruas jalan dan 636 unit jembatan. Khusus rencana aksi K/L di Aceh, dialokasikan 2.538 kegiatan infrastruktur bernilai Rp9,8 triliun serta 7.512 kegiatan permukiman senilai Rp1,07 triliun.
Provinsi Sumatera Utara: Kebutuhan sektor perumahan mencapai Rp1.836.762.801.771 dan infrastruktur sebesar Rp24.181.464.607.105 (total fisik Rp26.013.590.689.396), dengan kerusakan transportasi meliputi 41 ruas jalan dan 7 unit jembatan.
Provinsi Sumatera Barat: Kebutuhan sektor perumahan tercatat Rp1.440.286.172.894 dan infrastruktur sebesar Rp14.854.629.553.915 (total fisik Rp18.628.350.835.377), dengan kerusakan fisik pada 364 ruas jalan dan 3 unit jembatan.
Skala Nasional/Kewilayahan Sumatera: Secara keseluruhan terdapat 2.036 ruas jalan dan 646 unit jembatan yang terdampak. Kementerian PUPR/Kementerian PU menangani rekonstruksi jalan dan jembatan nasional strategis (tercatat 72 ruas jalan dan 30 jembatan terdampak dengan progres pemulihan jalan di Aceh telah mencapai ~51%, Sumut ~78,7%, dan Sumbar ~76,1% per Desember 2025). Di samping itu, Satgas PRR menargetkan total 57.027 unit huntap di tiga provinsi terdampak (46.506 unit di Aceh, 6.779 unit di Sumatera Utara, dan 3.742 unit di Sumatera Barat).
Mengawal keberlanjutan pemulihan menyeluruh di seluruh pelosok Sumatera, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan prinsip utama pelaksanaan di lapangan.
"Penyelesaian hunian tetap dan pemulihan infrastruktur publik adalah prioritas dalam proses pemulihan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera 2026-2028. Pembangunan didorong dilakukan secara masif sekaligus memastikan jalan, air,
listrik, dan prasarana kawasan tersedia agar hunian dapat segera ditempati," kata Tito.
Komentar (0)