Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membeberkan konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG) alternatif versi partainya yang bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal daerah.
Hasto menegaskan, program pemenuhan gizi masyarakat semestinya tidak didesain secara kaku dan sentralistik dari pusat, melainkan harus melibatkan langsung kepala daerah hingga pedagang kecil di tingkat akar rumput.
"Apa MBG versi PDI Perjuangan yang melibatkan kekuatan rakyat? Jadi bukan sebagai satu program yang didesain secara sentralistik, tapi dengan melihat keunikan daerah, melibatkan dengan kepala daerah, dan juga menggunakan warung-warung rakyat," kata Hasto di Bandar Lampung, dikutip Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, gagasan tersebut mencuat dari serap aspirasi kader di Akar Rumput menyusul temuan sejumlah survei yang merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap efektivitas berbagai kebijakan pemerintah saat ini.
Karena itu, menurut Hasto, partai berlambang banteng moncong putih tersebut dituntut untuk tidak sekadar mengkritisi, melainkan menyodorkan solusi konkret di tengah masyarakat.
"Dengan hasil survei yang mengekspresikan ketidakpuasan atas berbagai kebijakan, PDI Perjuangan dengan memperkuat akar rumput itu juga dapat memberikan jawaban-jawaban. Bahwa ketika PDI Perjuangan dipercaya rakyat, apa solusinya? Apa jawaban PDI Perjuangan terhadap kelangkaan BBM? Apa jawaban PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap menjadi skala prioritas bagi rakyat?" tuturnya.
Selain persoalan gizi dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Hasto menyoroti karut-marut penetapan data desil yang kini menjadi basis kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia mendapati banyak laporan warga tidak mampu yang justru terlempar dari cakupan jaminan kesehatan akibat ketidakakuratan data desil pemerintah.
Menanggapi hal itu, Hasto menginstruksikan seluruh jajaran partai di daerah bergerak melakukan verifikasi faktual.
"Seluruh jajaran partai kami minta untuk melakukan pendataan mana yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan realitas. Kemudian nanti akan diperjuangkan melalui komisi yang ada di DPR RI," tegas Hasto.
Di sisi internal kepartaian, Hasto menyambut positif rampungnya konsolidasi organisasi DPD PDIP Lampung yang telah mengakar hingga ke tingkat kepengurusan ranting (desa/kelurahan).
Komentar (0)