JAKARTA — Badan keamanan domestik Israel, Shin Bet, menyelidiki dugaan aliran dana asing untuk memengaruhi pemilu parlemen yang digelar pada Selasa, 27 Oktober 2026. Penyelidikan tersebut memicu perselisihan politik setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Partai Likud menuduh terjadinya kecurangan pemilu, sementara hasil penghitungan suara menunjukkan koalisi pemerintahannya kehilangan mayoritas di Knesset.
Kontroversi semakin memanas ketika media Israel mengaitkan dugaan pendanaan tersebut dengan Qatar dan Turki. Namun, Shin Bet belum mengumumkan bukti yang memastikan keterlibatan kedua negara, sementara Qatar secara resmi membantah tuduhan bahwa pemerintahnya mendanai kegiatan politik untuk memengaruhi pemilu Israel.
- Putra Netanyahu: Pemilu di Israel dicuri oleh Qatar, Turki, dan Negara Arab, Turki Langsung Jawab
- Turki Iming-imingi Mesir Wilayah Laut 15.000 Km², Yunani Naik Pitam
- Rudal Israel Masuk Siprus, Seberapa Kuat Pertahanan Udara Turki?
Di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, Netanyahu menghadapi tantangan serius untuk mempertahankan kekuasaan. Hasil penghitungan lengkap yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel pada Jumat (30/10/2026) menempatkan blok pendukung Netanyahu pada 53 kursi, kelompok oposisi utama 48 kursi, dan dua partai Arab menguasai 19 kursi dari total 120 kursi parlemen.
Tidak satu pun blok utama memperoleh 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Situasi tersebut menjadikan dukungan partai-partai Arab sebagai salah satu faktor penting dalam negosiasi politik yang akan menentukan pemerintahan Israel berikutnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut laporan Reuters, Associated Press, dan The Times of Israel pada 29–30 Oktober 2026, perselisihan mengenai dugaan campur tangan asing berlangsung bersamaan dengan tuduhan Partai Likud bahwa pemilu telah dicuri. Namun, kepolisian dan penyelenggara pemilu Israel menyatakan tidak menemukan dasar yang mendukung tuduhan kecurangan sistematis.
Penyelidikan Shin Bet dan hasil penghitungan suara kini menjadi dua perkembangan penting dalam krisis politik Israel. Kendati keduanya berlangsung pada waktu bersamaan, dugaan pendanaan asing belum terbukti memengaruhi hasil pemilu ataupun menentukan siapa yang berhak membentuk pemerintahan.
Surat Hakim Sohlberg Membuka PenyelidikanPenyelidikan memperoleh perhatian publik setelah Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg, meminta Direktur Shin Bet David Zini memeriksa dugaan pengaruh asing dalam pemilu.
Surat Sohlberg tertanggal Rabu (28/10/2026) dan menjadi perhatian luas setelah isinya terungkap pada Kamis (29/10/2026). Dalam surat tersebut, Sohlberg menyebut adanya informasi serius mengenai dugaan upaya memengaruhi pemilu melalui pendanaan dari entitas asing yang bertindak bertentangan dengan kepentingan Israel.
Namun, Sohlberg menegaskan dirinya belum dapat memastikan kebenaran dugaan tersebut. Ia meminta Shin Bet menggunakan kewenangannya untuk mencari bukti yang dapat menguatkan ataupun membantah informasi yang diterimanya.
Sohlberg juga meminta hasil pemeriksaan yang tersedia disampaikan dalam waktu satu pekan. Permintaan itu berkaitan dengan jadwal penanganan keberatan pemilu dan proses pengesahan hasil yang harus diselesaikan penyelenggara.
Menurut The Times of Israel, surat tersebut tidak menyebut nama negara tertentu, organisasi penerima dana, maupun partai politik yang diduga terlibat. Dengan demikian, penyebutan Qatar dan Turki dalam pemberitaan berikutnya merupakan informasi yang dilaporkan media berdasarkan sumber-sumber mereka, bukan kesimpulan resmi dalam surat Sohlberg.
Shin Bet kemudian menjelaskan bahwa penyelidikan didasarkan pada informasi intelijen yang dikumpulkan lembaganya sendiri. Badan keamanan tersebut menegaskan pemeriksaan tidak dimulai berdasarkan laporan atau tekanan dari partai politik yang sedang bersaing dalam pemilu.
Informasi mengenai kemungkinan pengaruh asing telah dimiliki Shin Bet sebelum hari pemungutan suara. Namun, waktu pasti dimulainya penyelidikan dan kronologi lengkap penyampaian informasi tersebut kepada lembaga pemilu belum seluruhnya diumumkan kepada publik.
Shin Bet juga mengonfirmasi bahwa David Zini memberikan penjelasan langsung mengenai pokok-pokok dugaan yang sedang diperiksa kepada Netanyahu, pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot, dan pemimpin oposisi Yair Lapid. Pertemuan tersebut berlangsung dengan persetujuan dan atas permintaan Sohlberg.
Badan keamanan Israel itu menegaskan penyelidikan masih belum selesai dan ruang lingkupnya terbatas pada dugaan pelanggaran tertentu. Shin Bet juga memperingatkan bahwa berbagai pernyataan mengenai isi maupun sifat dugaan tersebut tidak dapat dianggap mewakili kesimpulan resmi lembaganya.
Qatar dan Turki Disebut, Bukti Belum DiumumkanDugaan pendanaan asing menjadi semakin kontroversial setelah sejumlah media Israel melaporkan kemungkinan adanya aliran dana ke organisasi yang bekerja meningkatkan partisipasi pemilih Arab. Channel 12 dan sejumlah media berbahasa Ibrani mengaitkan informasi tersebut dengan Qatar, sementara pemberitaan lain turut menyebut kemungkinan keterlibatan Turki.
The Jerusalem Post pada Kamis (29/10/2026) melaporkan bahwa penyelidikan Shin Bet berkaitan dengan dugaan penggunaan dana dari pihak asing untuk memengaruhi kegiatan politik di komunitas Arab. Namun, laporan tersebut tidak menyatakan bahwa Qatar atau Turki telah terbukti melakukan tindak pidana.
Perbedaan antara mobilisasi pemilih dan pelanggaran hukum menjadi penting dalam perkara ini. Kegiatan mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran, sedangkan penyuapan atau pendanaan yang melanggar ketentuan hukum membutuhkan pembuktian tersendiri.
Hingga Jumat (30/10/2026), belum ada hasil penyelidikan Shin Bet yang diumumkan untuk memastikan identitas pemberi dana, jumlah dana yang disalurkan, jalur transfer, maupun kaitannya dengan perolehan suara partai tertentu. Pernyataan resmi lembaga keamanan itu juga tidak menetapkan Qatar dan Turki sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Pemerintah Qatar secara tegas menolak tuduhan yang diarahkan kepada negaranya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, pada Kamis (29/10/2026) menyatakan Doha tidak terlibat dalam pemilu Israel ataupun mendanai kegiatan yang bertujuan memengaruhi hasilnya.
Al-Ansari menilai sejumlah politikus Israel dan pihak-pihak yang dekat dengan mereka di media telah melancarkan kampanye disinformasi. Menurut dia, Qatar kembali dijadikan sasaran dalam persaingan politik domestik Israel yang seharusnya diselesaikan oleh para politikus negara tersebut.
Ia juga menyindir tuduhan yang selama ini mengaitkan Qatar dengan berbagai kelompok politik Israel. Menurut al-Ansari, apabila seluruh tuduhan tersebut dipercaya, Qatar seolah-olah memiliki kendali atas seluruh spektrum politik Israel.
Al-Ansari menyatakan negaranya tidak bersedia dijadikan kambing hitam atas kegagalan politik pihak tertentu. Doha juga menegaskan akan terus menjalankan kegiatan diplomatik, mediasi konflik, dan bantuan kemanusiaan, termasuk dukungannya terhadap rakyat Palestina.
Perselisihan tersebut memiliki dimensi diplomatik karena Qatar selama ini memainkan peran penting dalam perundingan terkait konflik Israel-Palestina. Namun, peran diplomatik Doha tidak dapat dijadikan bukti adanya keterlibatan negara tersebut dalam proses pemilu Israel.
Komentar (0)