Jakarta, CNBC Indonesia - Pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan Amerika Serikat menjadi sorotan tajam. Dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui meminta saran dari sistem kecerdasan buatan Grok milik Elon Musk sebelum memutuskan untuk mengirim pasukan ke Venezela untuk menculik Nicolas Maduro.
Anggota parlemen dari partai Demokrat melontarkan kekhawatiran besar terkait praktik ini. Mereka menanyakan apakah saran yang diberikan oleh sistem AI tersebut dapat dipercaya, apakah memiliki kecenderungan tertentu, dan apakah keputusan penting negara sebesar itu diambil berdasarkan masukan dari teknologi yang belum sepenuhnya teruji.
Dalam surat ke Trump yang dikutip Politico, dua anggota DPR AS yaitu Jamie Raskin dan Robert Garcia meminta agar Trump menyimpan "semua prompt" yang ia kirim ke chatbot AI, termasuk ke Grok, OpenAI, ChatGPT, dan Claude saat menjalankan tugas konstitusional beserta respons dari tiap chatbot.
Permintaan tersebut didasari oleh laporan bahwa Trump meminta saran Grok terkait tugasnya sebagai presiden, termasuk meminta opini Grok tentang potensi respons warga Venezuela jika Nicolas Madura ditangkap. Beberapa pekan setelahnya, Trump mengirim tentara AS untuk menyerang Venezuela dan menculik Maduro, tanpa izin Kongres AS.
- China dan Amerika Tak Berani Serang Taiwan, Ternyata Ini Alasannya
- Orang Terkaya Dunia Bilang Menabung Tak Ada Gunanya
Garcia dan Raskin menyatakan kabar tersebut sangat mencemaskan karena Trump memilih berkonsultasi dengan Grok, bukan dengan para wakil rakyat AS di Kongres. Kongres AS padahal memiliki wewenang konstitusional untuk menyatakan perang.
Selain itu, Grok dikembangkan oleh perusahaan swasta milik Elon Musk, yang juga dikenal memiliki kedekatan pribadi dengan Presiden Trump. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh kepentingan pribadi atau bisnis di balik saran yang diberikan, serta apakah ada pihak lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan negara.
Para pengawas menuntut kejelasan mengenai beberapa hal penting:
- Apakah saran dari AI tersebut menjadi dasar utama keputusan atau hanya sekadar referensi tambahan
Apakah ada catatan resmi mengenai apa yang disarankan sistem tersebut dan bagaimana respons presiden - Apakah sistem AI memiliki akses ke informasi rahasia negara
- Siapa yang bertanggung jawab jika saran yang ternyata keliru menimbulkan dampak buruk bagi keamanan nasional
Komentar (0)