HARIAN.FAJAR.CO.ID, FAJAR — Anggaran jumbo Koperasi Desa (Kelurahan) Merah Putih (KDMP) di Sulawesi Selatan (Sulsel) diproyeksikan mencapai Rp15,9 triliun. Ini setara dengan pembangunan sekitar 2.566 kilometer jalan.
Nilai tersebut menggunakan acuan biaya proyek Trans Sulawesi Barru–Parepare II yang rata-rata membutuhkan Rp6,23 miliar per kilometer.
Berdasarkan pagu indikatif sesuai proyeksi, di Sulsel total anggaran yang dibutuhkan Koperasi Desa (Kelurahan) Merah Putih (KDMP) alias kopdes, membutuhkan total Rp15,9 triliun.
Yang paling besar adalah anggaran berupa suntikan modal bagi operasional dengan nominal proyeksi Rp3 miliar per kopdes. Dengan 3.060 total desa/kelurahan di Sulsel, butuh lebih Rp9 triliun untuk modal.
Berikutnya, biaya pembangunan gedung yang ditaksir Rp1,6 miliar per unit. Se-Sulsel membutuhkan Rp5 triliun.
Jika menggunakan contoh proyek jalan Trans Sulawesi Barru–Parepare II (2008), rata-rata per kilometer jalan membutuhkan Rp6,23 miliar. Jika anggaran kopdes di Sulsel dialihkan ke infrastruktur, maka 2.566 km jalan bisa mulus.
Dengan asumsi inflasi dan kenaikan harga bahan, jika proyeksi dipangkas separuh, maka minimal terdapat 1.283 km jalan yang bisa mulus dan bertambah lebar. Hanya saja, kebijakan Prabowo Subianto tak fokus ke infrastruktur, melainkan kopdes dan MBG.
Padahal di Sulsel, kebutuhan utama infratruktur saat ini adalah kelanjutan proyek Kereta Api (KA) Sulawesi dan pembenahan jalan. Transportasi publik juga mendesak. Warga Sulsel pun mengeluhkan ketimpangan penganggaran itu.
“Andai jalanan saja itu dibangun, akan lebih bermanfaat itu dana kopdes,” urai Tanila, warga Moncongle, Maros, Kamis, 29 Oktober 2026.
Sejauh ini, pembangunan jalan di Trans Sulawesi belum merata. Masih banyak yang belum dilebarkan, terutama di kawasan Sulbar dan Sulteng. Juga di provinsi lain.
“Itu di Karossa (Sulbar), jalanannya jelek sekali, padahal jalan nasional,” bebernya.
Hal sama disampaikan Pakar Transportasi Universitas Hasanuddin (Unhas), Lucky Charoles. Transportasi itu urat nadi perekonomian. Kalau transportasi tidak bagus, terhalang, terbengkalai, atau tidak maksimal, pergerakan transportasi barang dan orang itu terhalangi.
“Kalau itu terjadi, pasti ada penurunan ekonomi, daya beli, harganya tinggi, orang susah mendapatkan,” ujar Lucky.
Di tengah kebutuhan perbaikan jalan, keterbatasan transportasi publik, hingga pengembangan jaringan kereta api yang belum tuntas, anggaran kopdes yang begitu besar justru diarahkan pada pembangunan koperasi.
Sektor transportasi memiliki dampak ekonomi yang luas karena menopang pergerakan orang dan barang, sekaligus menentukan biaya mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi hasil produksi. Pemerintah perlu menempatkan transportasi umum sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Dengan jumlah penduduk Sulsel yang mencapai 9,6 juta jiwa, kebutuhan mobilitas masyarakat semestinya diimbangi dengan layanan transportasi publik yang memadai dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Kondisi saat ini masih menunjukkan ketergantungan pada transportasi darat dan kendaraan pribadi.
Jangkauan layanan angkutan umum belum memadai, sementara pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi peningkatan kapasitas jalan.
Situasi tersebut berisiko memperparah kemacetan, meningkatkan biaya perjalanan, dan menghambat aktivitas ekonomi.
“Kalau mau biaya lebih murah, kemudian kepastian orang tidak lagi mengandalkan transportasi privat atau pribadi, kembangkanlah sistem transportasi berbasis massal atau transportasi umum, kemudian kereta,” ujarnya.
Pengembangan jalur kereta api di Sulsel juga belum menunjukkan kemajuan sebagaimana diharapkan.
Padahal, jalur tersebut berpotensi menghubungkan kawasan yang memiliki pergerakan orang dan barang cukup tinggi, termasuk Maros hingga Garongkong, Kabupaten Barru.
Lucky mempertanyakan mengapa pengembangan jaringan tersebut belum berlanjut secara optimal hingga Makassar dan wilayah lain. Padahal, kebutuhan transportasi seharusnya dilihat sebagai investasi jangka panjang.
Pada muaranya, itu dapat meningkatkan konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain transportasi publik, persoalan jalan juga menjadi perhatian. Berkurangnya anggaran pemeliharaan dan preservasi jalan dapat membuat kondisi infrastruktur makin menurun.
Jalan yang tidak terawat pada akhirnya menambah beban pengguna, memperlambat distribusi barang, dan mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan perubahan prioritas belanja pemerintah serta pemangkasan transfer ke daerah.
Ketika anggaran daerah berkurang, kemampuan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk membiayi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ikut menghadapi tekanan.
Hanya, keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan upaya pembangunan. Pemda masih memiliki ruang untuk menentukan prioritas sesuai kewenanga, termasuk mencari sumber pembiayaan alternatif dan mengoptimalkan potensi pendanaan di luar transfer pemerintah pusat.
“Jangan cuma satu sisi kita fokus ke situ, sementara yang lain yang sudah ketinggalan, yang sudah mau kolaps, kita kasih biar. Harusnya ada tindakan di situ,” sambungnya.
Dirinya tidak mempersoalkan keberadaan program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kopdes. Hanya, pelaksanaannya tidak boleh membuat kebutuhan mendasar lain justru terabaikan.
Pemerintah perlu mengevaluasi dampak pengalihan anggaran terhadap daya beli, perputaran uang di daerah, dan keberlangsungan sektor-sektor produktif.
Problem Pusat
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Hamid Paddu menyampaikan, kopdes yang saat ini masih dalam tahap pembentukan dan pengadaan, pada hakikatnya berasal dari bawah.
Pemerintah pusat hanya berperan memfasilitasi kesiapan lahan, kantor, dan kebutuhan lainnya.
Program tersebut masih berproses dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya di masing-masing desa.
Sehingga, pihak yang paling berperan besar dalam hal ini adalah dukungan pemerintah daerah.
“Aslinya koperasi ini semuanya juga dari bawah, terbentuknya dari masyarakat sendiri. Cuma sementara difasilitasi oleh negara untuk kesiapan lahannya, kesiapan kantornya, dan lain-lain sebagainya,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan dana yang cukup besar sebagai modal tahap awal, yang nantinya akan menjadi milik masyarakat dan milik koperasi itu sendiri. Namun, agar koperasi tersebut bisa berjalan optimal, persoalan tata kelola hingga tingkat desa harus dibenahi.
“Ini jalan atau tidaknya, sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah pusat sudah menaungi, menyiapkan dana cukup besar untuk modalnya dan sebagainya untuk sebagai tahap awal,” katanya.
“Nanti itu aslinya semuanya menjadi milik masyarakatnya, milik koperasinya. Artinya, memang masih harus ditangani persoalan tata kelola sampai pada tingkat desa,” ungkap Hamid Paddu.
Pemda diingatkan tidak abai hanya karena proyek tersebut telah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa koperasi tersebut pada dasarnya adalah proyek daerah dan proyek desa.
“Jadi jangan karena ada proyek pemerintah nasional disiapkan dana triliunan rakyat, lantas wali kota, bupatinya tidak secara serius untuk melakukan. Karena ini aslinya kan proyek daerah, proyek desa,” tutupnya. (an-wid/zuk)
Komentar (0)