Tuntutan pencopotan Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan muncul di tengah aksi mahasiswa Universitas Trisakti, pada Kamis (29/10). Ini bukan kali pertama tuntutan tersebut disuarakan kepada pucuk pimpinan Kementerian Kehutanan, menyusul bencana kebakaran hutan dan lahan yang tak kunjung mereda.
Aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan itu dilakukan untuk menyampaikan tiga tuntutan, yaitu pemulihan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, dan kesehatan nasional; berantas inkompetensi pejabat negara dan hapus rangkap jabatan pejabat publik; serta tegakkan supremasi sipil.
Selain itu, aksi juga mengakomodasi tuntutan penetapan bencana nasional kebakaran hutan dan lahan, serta pencopotan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Staf Khusus Wakil Menteri Sekretaris Negara Binbin Firman Tresnadi, sebagai perwakilan pemerintah yang menemui massa aksi, mengatakan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara.
Kritik serupa juga sempat disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Politisi Fraksi PKS itu menggarisbawahi insiden kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahun, tanpa diikuti evaluasi dan pencegahan yang memadai.
Menurutnya, cuaca ekstrem, kemarau panjang, El Nino, maupun sulitnya pemadaman tidak bisa mengesampingkan persoalan mendasar, yaitu kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia lalu melontarkan kritik tajam kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Saudara sering menyampaikan kepada kami bahwa ‘saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga hutan, baik kelestariannya maupun potensinya’. Kalau pada hari ini Saudara belum berhasil melakukan itu, saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu,” ujar dia dalam unggahan Instagram Fraksi PKS DPR RI, 18 Oktober lalu.
Dalam diskusi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengisyaratkan dukungan terkait rumor pencopotan Raja Juli Antoni dari posisi Menteri Kehutanan. “Kalau benar Presiden ingin mengganti, ya kami semua aminkan,” ucap dia, Selasa (20/10).
Kamrussamad menyebut empat pemicu masifnya kebakaran tahun ini, yaitu aktivitas manusia yang menggunakan api untuk membuka lahan; iklim dan cuaca ekstrem; kerusakan ekosistem gambut akibat pembangunan kanal maupun alih fungsi lahan; serta lemahnya pengawasan dan tata kelola lahan di area rawan terbakar. Maka itu, dia menilai perlunya evaluasi kinerja Menteri Kehutanan.
Aktivis Greenpeace Iqbal Damanik berpendapat, Raja Juli seharusnya mundur dari posisinya. Dia menilai bahwa perubahan menteri tidak akan signifikan memengaruhi penanganan kebakaran hutan, tapi pilihan mundur akan memberikan contoh yang baik. Sebab, itu menunjukkan adanya kesadaran diri bahwa pejabat terkait tidak sanggup menangani bencana.
“Kalau melihat dari gagapnya penanganan, harusnya Raja Juli mundur sebelum diminta,” kata Iqbal kepada Katadata, Kamis (22/10).
Iqbal yang juga dikenal sebagai Menteri Jaminan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan, Flora Nusantara & Pembatasan Izin Pertambangan pada Kabinet Bayangan -- kabinet bentukan koalisi masyarakat sipil lintas sektor -- menyoroti minimnya upaya pencegahan kebakaran hutan. Selain itu, ketidakjelasan upaya penanggulangan kebakaran hingga penanganan korban.
Bila akan ada pergantian Menteri Kehutanan, Iqbal berharap penggantinya adalah orang yang mengerti situasi kebakaran hutan dan lahan secara holistik atau menyeluruh.
Sejak reformasi, jabatan menteri kehutanan beberapa kali diisi politisi yang tidak memiliki latar pendidikan maupun pengalaman profesional di bidang kehutanan. Raja Juli Antoni, misalnya, merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan latar pendidikan agama dan ilmu politik.
Komentar (0)