Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penyaluran pembiayaan kepada UMKM harus berorientasi pada hasil yakni peningkatan produktivitas dan perkembangan usaha, bukan sekadar mengejar besarnya kredit yang disalurkan.
“Keberhasilan kredit program pemerintah tidak hanya bisa diukur dari seberapa besar dana yang berhasil kita salurkan, tetapi harus dilihat dari seberapa besar dampak pembiayaan tersebut bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah,” kata Maman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Langkah tersebut penting untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Maman menyampaikan UMKM merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap sekitar 95–97 persen tenaga kerja.
Menurut dia, besarnya kontribusi UMKM perlu diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang mampu mendorong usaha berkembang, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelaku usaha.
Namun, akses pembiayaan formal masih menghadapi sejumlah kendala.
Baca juga: Pemerintah turunkan bunga kredit perempuan prasejahtera jadi 8 persen
Baca juga: Menteri UMKM: KUR menembus Rp262 triliun, jangkau lebih 4 juta debitur
Maman menjelaskan sebagian pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, literasi keuangan yang cukup, serta informasi usaha yang dibutuhkan lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit.
Di sisi lain, lembaga penyalur pembiayaan juga menghadapi tantangan dalam memperoleh data usaha yang akurat dan merancang skema kredit sesuai karakteristik UMKM.
Kondisi tersebut membuat pendampingan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembiayaan. Menurut Maman, pelaku usaha perlu dibekali kemampuan mengelola modal agar dana yang diterima benar-benar memberikan manfaat bagi keberlanjutan bisnis.
“Usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan kredit yang diperoleh,” ujarnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian UMKM mengembangkan ekosistem pemberdayaan melalui platform digital Sapa UMKM.
Platform ini mengintegrasikan layanan peningkatan kapasitas usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar.
Pemerintah juga berupaya menghubungkan layanan tersebut dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota agar dukungan bagi pelaku usaha dapat diberikan secara lebih terpadu.
Maman menilai pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Dengan pencatatan keuangan yang tertib dan rekam jejak bisnis yang baik, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan.
“Rekam jejak usaha yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan, sekaligus memperluas kesempatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk naik kelas lebih cepat,” katanya.
Ia menambahkan kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dijalankan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga kepentingan pelaku usaha dan lembaga keuangan dapat berjalan seimbang.
Maman berharap kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan mampu menciptakan pembiayaan yang memberikan dampak optimal bagi UMKM, sekaligus membuka peluang bagi produk dan layanan usaha untuk menembus pasar domestik maupun global.
Baca juga: Menteri UMKM: Bantuan bagi UMKM di Sumatera rampung sebelum Desember
Baca juga: UMKM terdampak karhutla di Kalbar difasilitasi pembiayaan bunga rendah
“Keberhasilan kredit program pemerintah tidak hanya bisa diukur dari seberapa besar dana yang berhasil kita salurkan, tetapi harus dilihat dari seberapa besar dampak pembiayaan tersebut bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah,” kata Maman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Langkah tersebut penting untuk memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Maman menyampaikan UMKM merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap sekitar 95–97 persen tenaga kerja.
Menurut dia, besarnya kontribusi UMKM perlu diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang mampu mendorong usaha berkembang, memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelaku usaha.
Namun, akses pembiayaan formal masih menghadapi sejumlah kendala.
Baca juga: Pemerintah turunkan bunga kredit perempuan prasejahtera jadi 8 persen
Baca juga: Menteri UMKM: KUR menembus Rp262 triliun, jangkau lebih 4 juta debitur
Maman menjelaskan sebagian pelaku UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, literasi keuangan yang cukup, serta informasi usaha yang dibutuhkan lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit.
Di sisi lain, lembaga penyalur pembiayaan juga menghadapi tantangan dalam memperoleh data usaha yang akurat dan merancang skema kredit sesuai karakteristik UMKM.
Kondisi tersebut membuat pendampingan menjadi bagian penting dalam kebijakan pembiayaan. Menurut Maman, pelaku usaha perlu dibekali kemampuan mengelola modal agar dana yang diterima benar-benar memberikan manfaat bagi keberlanjutan bisnis.
“Usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan kredit yang diperoleh,” ujarnya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian UMKM mengembangkan ekosistem pemberdayaan melalui platform digital Sapa UMKM.
Platform ini mengintegrasikan layanan peningkatan kapasitas usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar.
Pemerintah juga berupaya menghubungkan layanan tersebut dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota agar dukungan bagi pelaku usaha dapat diberikan secara lebih terpadu.
Maman menilai pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Dengan pencatatan keuangan yang tertib dan rekam jejak bisnis yang baik, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan.
“Rekam jejak usaha yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan, sekaligus memperluas kesempatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk naik kelas lebih cepat,” katanya.
Ia menambahkan kepercayaan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang dijalankan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga kepentingan pelaku usaha dan lembaga keuangan dapat berjalan seimbang.
Maman berharap kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan mampu menciptakan pembiayaan yang memberikan dampak optimal bagi UMKM, sekaligus membuka peluang bagi produk dan layanan usaha untuk menembus pasar domestik maupun global.
Baca juga: Menteri UMKM: Bantuan bagi UMKM di Sumatera rampung sebelum Desember
Baca juga: UMKM terdampak karhutla di Kalbar difasilitasi pembiayaan bunga rendah
Komentar (0)