Pantau - Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa penyaluran kredit program pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkirakan telah menyerap sekitar 12 juta tenaga kerja hingga Oktober 2026.
Estimasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah debitur penerima kredit program yang mencapai 4,2 juta orang hingga Oktober 2026.
Ferry menjelaskan bahwa setiap debitur diperkirakan mampu menyerap sekitar tiga hingga empat tenaga kerja melalui kegiatan usaha yang dijalankan.
“Jadi, satu debitur itu kira-kira antara tiga sampai dengan empat tenaga kerja. Kita punya 4,2 juta debitur ini sampai dengan Oktober dikali tiga atau empat itu sekitar 12 juta serapan tenaga kerja,” kata Ferry saat International Fora for Kredit Program Pemerintah di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (29/10/2026).
Menurut Ferry, dampak penyaluran kredit program pemerintah tidak hanya terlihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku UMKM.
Kredit UMKM Bantu Masyarakat Biayai Pendidikan hingga Kembangkan UsahaFerry menjelaskan bahwa penyaluran kredit kepada pelaku UMKM mampu membuka peluang kerja sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha produktif.
Pendapatan dari kegiatan usaha tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah, hingga mengembangkan usaha agar memiliki kapasitas lebih besar.
Pemerintah juga telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah penerima kredit program di tingkat masyarakat untuk mengetahui manfaat pembiayaan terhadap kehidupan dan kondisi ekonomi keluarga mereka.
“Di beberapa yang kita monitor di level bawah, misalnya, itu bisa menyekolahkan anaknya, bisa bikin rumah, mengembangkan usahanya, itu yang kita lihat,” ujarnya.
Ferry menyebut pemerintah turut memperhatikan perkembangan pendapatan dan pertumbuhan usaha para penerima pembiayaan sebagai bagian dari pengukuran efektivitas kredit program.
Menurutnya, keberhasilan program pembiayaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah penerima manfaat.
Perkembangan usaha dan perubahan kondisi ekonomi debitur juga menjadi indikator penting untuk memastikan kredit program memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Perluas Kredit UMKM ke Sektor Perumahan dan PertanianPemerintah menjadikan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai salah satu prioritas karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga agar pelaksanaan kredit program berjalan lebih efektif.
Koordinasi tersebut dilakukan melalui Komite Pembiayaan UMKM yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait.
Ferry menjelaskan bahwa UMKM mencakup berbagai bidang usaha sehingga pengembangan kebijakan pembiayaannya membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berupaya memastikan program pembiayaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha sekaligus memenuhi kebutuhan permodalan pada berbagai sektor ekonomi.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga mengarahkan penyaluran kredit program kepada sektor produktif yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian pemerintah meliputi pembiayaan perumahan, industri padat karya, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Pengarahan pembiayaan ke sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi produktif sekaligus meningkatkan manfaat kredit program bagi masyarakat.
Pemerintah Gandeng Bank Dunia dan ADB Evaluasi Kredit ProgramDalam pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, termasuk Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).
Kerja sama tersebut dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kredit program pemerintah sekaligus memperoleh analisis dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas penyaluran pembiayaan.
Ferry menilai keterlibatan lembaga internasional dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pelayanan, meningkatkan efektivitas program, serta mempercepat penyaluran kredit kepada masyarakat.
“Kita bisa belajar, kemudian memperbaiki dan meningkatkan layanan kita untuk masyarakat dengan kredit program ini. Kita bisa lebih cepat, lebih baik, kualitas tetap terjaga, agar penyaluran juga lebih tinggi,” kata Ferry.
Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Bank Dunia lebih difokuskan pada penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan mengembangkan arah kredit program pemerintah pada masa mendatang.
Kerja sama tersebut bukan secara khusus ditujukan untuk membiayai penyaluran kredit, melainkan mendukung evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan UMKM.
Pemerintah berharap hasil evaluasi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kredit program sekaligus memastikan penyaluran pembiayaan berjalan lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga.
Perempuan Prasejahtera Jadi Sasaran Penguatan Pembiayaan UsahaSelain mengembangkan kredit bagi sektor produktif, pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan akses pembiayaan bagi kelompok perempuan prasejahtera yang menjalankan kegiatan usaha.
Berdasarkan evaluasi terhadap segmen kredit super mikro, pemerintah melihat bahwa perempuan memiliki kontribusi penting dalam kegiatan kewirausahaan dan pengembangan usaha skala kecil.
Karena itu, dukungan terhadap perempuan pelaku usaha tidak hanya diarahkan pada penyediaan akses permodalan, tetapi juga melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan.
Langkah tersebut diharapkan membantu perempuan pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat kondisi ekonomi keluarga.
Pemerintah juga terus mendorong perbaikan kebijakan pembiayaan agar kredit program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha.
Penguatan akses pembiayaan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Komentar (0)