Tantangan penurunan produksi sawit nasional sudah di depan mata. Di tengah semakin banyaknya tanaman yang menua dan terlambat diremajakan, penurunan produksi diperparah fenomena El Nino. Langkah strategis mendesak dilakukan dengan peremajaan sawit rakyat, perbaikan tata kelola, dan dukungan regulasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyampaikan hal tersebut dalam acara Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) di Santika Dyandra Premiere Convention Center, Medan, Sumatera Utara, Kamis (29/10/2026).
Dalam forum bertema “Ke Mana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional" itu, Eddy mengatakan, sudah enam tahun produksi minyak sawit nasional stagnan pada 52-56 juta ton per tahun. Tahun 2027 juga akan menjadi tahun yang berat bagi industri sawit nasional.
Fenomena El Nino diperkirakan akan menekan produksi minyak sawit 2-3 juta ton. Di saat yang sama, peremajaan sawit rakyat (PSR) masih jalan di tempat. Pemerintah menargetkan PSR seluas 180.000 hektar per tahun. Namun, realisasi PSR hanya sekitar 38.000 hektar per tahun atau 21 persen dari target. Kondisi ini membuat produktivitas sawit rakyat setiap tahun menurun.
Tanaman sawit rakyat rata-rata hanya bisa menghasilkan 2 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektar per tahun. Sementara itu, produktivitas sawit swasta yang terus diremajakan sudah mencapai 4-8 ton.
Akibatnya, rata-rata produktivitas sawit nasional saat ini masih 3,1 ton CPO per hektar per tahun, hanya sekitar setengah dari target pemerintah, yakni 5-6 ton.
Eddy mengatakan, kontribusi sawit rakyat sangat signifikan karena luasnya mencakup 41 persen dari total 16,8 juta hektar kebun sawit Indonesia.
Di tengah penurunan produksi, konsumsi minyak sawit dalam negeri juga meningkat dengan penerapan Program B-50, yakni kewajiban pencampuran 50 persen minyak sawit pada biodiesel. “Kebutuhan CPO untuk biodiesel pada 2027 mencapai 17,4 juta ton atau naik sekitar 4 juta ton dibanding 2025 yang masih menerapkan B-40,” kata Eddy.
Di tengah penurunan produksi dan peningkatan konsumsi, ekspor minyak sawit akan berkurang signifikan. Indonesia tidak mungkin mengurangi konsumsi minyak sawit dalam negeri karena menyangkut kebutuhan mendasar, yakni untuk pangan dan energi.
Oleh karena itu, penurunan ekspor akan menyebabkan pasokan minyak sawit di pasar dunia tertekan. Apalagi, produksi minyak sawit Indonesia mencakup 60 persen produksi dunia. Pangsa pasar minyak sawit juga yang terbesar di antara semua minyak nabati, yaitu 33 persen.
Apabila ekspor Indonesia menurun, kata Eddy, dalam jangka panjang konsumen dunia akan menyiapkan alternatif minyak nabati lain atau mencari tempat baru untuk menanam sawit. “Jangan sampai kita jemawa sebagai produsen terbesar, lalu kita menyulitkan pasar dunia,” katanya.
Eddy menyebut, sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan produksi harus segera diambil. Tanpa langkah strategis, target produksi 100 juta ton pada 2045 hanya akan menjadi angan-angan. Indonesia bahkan terancam didahului oleh India, Brasil, dan negara-negara Afrika yang gencar melirik peluang di industri sawit.
Sejumlah langkah yang harus segera diambil, kata Eddy, adalah peningkatan produktivitas tanpa ekstensifikasi, percepatan PSR, dan penguatan tata kelola dengan menjaga keseimbangan pasokan domestik dengan pasar ekspor global.
Langkah lainnya adalah menjaga daya saing ekspor dengan mempertahankan suplai dan mengantisipasi kekhawatiran mitra dagang global terhadap produk sawit Indonesia, penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, dan mengatasi tekanan isu lingkungan, termasuk soal kebakaran hutan dan lahan.
Langkah paling signifikan untuk meningkatkan produktivitas adalah PSR. Program ini dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini membiayai PSR dari hasil dana pungutan ekspor sawit. Dana yang disiapkan untuk PSR setiap tahun hanya terserap sekitar 25 persen.
Banyak petani yang enggan meremajakan tanamannya karena harus menunggu 3-4 tahun agar sawitnya berbuah lagi. Oleh karena itu, sawit yang sudah berumur 30-40 tahun tetap dipertahankan meskipun produksinya sangat rendah.
Tanpa langkah strategis, target produksi 100 juta ton pada 2045 hanya akan menjadi angan-angan
Ketua Tim PSR Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Togu Rudianto Saragih mengatakan, industri sawit memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia.
“Industri ini tidak hanya berkontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor, tapi menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat, menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan,” katanya.
Dengan peran tersebut, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan nasional yang turut menopang ketahanan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, industri sawit juga menghadapi tantangan besar di dalam negeri.
“Sawit itu dibenci tapi disayang. Kalau ada kebakaran hutan dan lahan, sawit yang disalahkan. Kalau ada bencana banjir, sawit juga yang disalahkan,” kata Togu.
Oleh karena itu, kata Togu, industri sawit harus menjawab tantangan dan kritik yang dihadapi agar ke depan bisa semakin baik. Dia juga menyebut, PSR menjadi program unggulan pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak sawit nasional.
PSR tidak sekedar mengganti tanaman tua dengan tanaman baru, tetapi diikuti dengan penggunaan benih unggul, penerapan praktik budidaya yang baik, perbaikan pengelolaan kebun, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, manfaat peremajaan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi berlanjut hingga kebun menghasilkan dan memberikan peningkatan pendapatan bagi pekebun. Produksi sawit nasional pun bisa meningkat signifikan dalam jangka panjang.
Komentar (0)