Kasus Bupati Hamenang, KPK Geledah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo berjalan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). KPK menggeledah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Kamis (29/10/2026). (Sumber: ANTARA FOTO/Fauzan/agr.)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (29/10/2026).

Upaya paksa tersebut digelar terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.

"Benar, ada lanjutan giat penggeledahan di DLH Klaten," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis, dilansir dari Antara.

Baca Juga: PDIP Pecat Bupati Klaten Hamenang Ismoyo usai Ditetapkan Tersangka KPK

Meski demikian, dia belum menjelaskan lebih lanjut ihwal hasil penggeledahan tersebut. Proses penggeledahan di kantor DLH Klaten masih berlangsung.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten terkait perkara Hamenang.

Dalam penggeledahan yang digelar pada Rabu (28/10/2026), penyidik menyita sejumlah uang tunai dan dokumen.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta barang bukti-barang bukti elektronik," kata Budi, Rabu.

"Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai dalam penggeledahan yang dilakukan di Dinas PUPR ini."

Kasus Bupati Klaten Nonaktif Hamenang

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo terungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026).

Dalam perkara tersebut, Hamenang ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Ahmad Luthfi selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT MWC.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C.

Kemudian, mengenai setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

Baca Juga: Geledah Rumah Dinas Bupati Klaten, KPK Sita Uang hingga Perhiasan

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV/Antara.