Kualitas Guru PAUD Penentu Utama Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Jakarta: Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun tidak akan berarti tanpa peningkatan kapasitas guru yang mendampingi anak setiap hari. Kualitas guru menjadi penentu utama kebijakan itu dapat meletakkan fondasi pendidikan dan karakter, atau menambah angka partisipasi tanpa makna.

“Penguatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pembelajaran di PAUD harus menjadi prioritas, bukan pelengkap. Perluasan akses tanpa guru yang mumpuni hanya akan menghasilkan fondasi yang rapuh,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Oktober 2026. 

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap tantangan yang mendesak. Dari 637.445 guru PAUD formal dan nonformal di seluruh Indonesia, hampir setengahnya belum bergelar sarjana (S1/D4) . 

Angka itu menjelaskan mengapa peningkatan kualifikasi menjadi pekerjaan rumah besar di tengah target pemerintah memperluas layanan prasekolah satu tahun sebelum sekolah dasar (SD), dengan bantuan revitalisasi yang melonjak dari 1.355 taman kanak-kanak (TK) pada 2025 menjadi 13.831 TK pada 2026.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menyoroti kualitas guru berbanding lurus dengan stimulasi yang diterima anak. Dia merujuk pada masa emas perkembangan otak yang berlangsung sebelum usia enam tahun.

Jika guru yang mendampingi anak setiap hari tidak memiliki kompetensi pedagogis memadai, momen emas bisa hilang. "Ini bukan sekadar soal ijazah, tetapi soal kemampuan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangan anak,” ujar Rerie.

Ilustrasi guru. Dok. Kemendikdasmen

Kemendikdasmen juga menekankan prinsip bermain sambil belajar. Rerie mendorong agar peningkatan kualifikasi guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang dialokasikan bagi 12.500 guru pada 2025 dan direncanakan meningkat menjadi 150.000 guru pada 2026, benar-benar diarahkan pada penguatan praktik pembelajaran yang berpusat pada anak. Menurut dia, program itu tidak boleh berhenti pada sekadar pengejaran formalitas gelar.

Persoalan struktural lain yang menghantui para pendidik PAUD adalah kesejahteraan. Data Dapodik Semester Genap 2025/2026 mencatat 509.359 pendidik PAUD melayani 6.230.051 peserta didik. 

Namun, kesejahteraan guru PAUD, terutama di lembaga nonformal, masih jauh dari layak. “Kesejahteraan dan kapasitas guru harus menjadi prioritas anggaran, bukan hanya prioritas retorika,” tegas Rerie. 

Anggota Komisi X DPR ini juga mencatat persoalan anggaran. Riset BRIN menunjukkan alokasi PAUD di bawah 2 persen dari total anggaran pendidikan nasional, jauh dari rekomendasi global sebesar 10 persen.

Kondisi itu diperparah pos anggaran PAUD yang tidak mandiri di daerah. Sehingga, layanan bergantung pada variasi politik anggaran lokal.

Rerie menilai kesenjangan akses tidak hanya disebabkan faktor ekonomi keluarga, tetapi juga keterbatasan jumlah guru berkualitas di daerah terpencil.

“Pemerataan guru PAUD yang terlatih harus menjadi bagian dari strategi perluasan akses. Jangan sampai anak di pelosok hanya mendapatkan layanan PAUD secara formalitas tanpa pengajaran yang bermakna,” ujar Rerie.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk revitalisasi TK dan bantuan pendidikan diimbangi dengan investasi pada kompetensi guru. Menurut dia, tanpa langkah itu, Wajib Belajar 13 Tahun hanya menjadi kebijakan di atas kertas.

“Fondasi pendidikan dan karakter bangsa ini dimulai dari ruang kelas PAUD. Di sanalah kita menanam benih Indonesia Emas 2045, atau justru membiarkannya tumbuh tanpa akar yang kuat,” ujar Rerie.