JAKARTA, KOMPAS — Kematian akibat polusi udara di Indonesia dipekirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026, seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat dari estimasi bulan sebelumnya.
Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29/10/2026) mencatat bahwa selain asap kebakaran, polusi kronis dari emisi industri, kendaraan, dan pembakaran sampah menyebabkan sekitar 1.750 kematian pada September.
Angka tersebut menunjukkan bahwa krisis polusi udara tidak hanya berlangsung di wilayah yang terbakar. Ketika asap karhutla meluas, pencemaran dari aktivitas perkotaan dan industri tetap menjadi ancaman kesehatan, terutama di kawasan padat penduduk.
Katherine Hasan, analis CREA, mengatakan sumber polusi selain karhutla juga berbahayanya, sebagaimana asap pembakaran hutan dan lahan gambut. Di Jawa, polusi non-karhutla masih menjadi penyebab utama kematian terkait pencemaran udara. Namun, meluasnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua menggeser sumber utama kematian akibat polusi ke asap karhutla secara nasional.
“Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut,” kata Katherine.
Dalam kajian ini, CREA menggunakan data Tracking Air Pollution (TAP), produk pemodelan kualitas udara yang dikembangkan Universitas Tsinghua. Data ini menghasilkan peta konsentrasi PM2,5, yaitu partikel halus yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru.
CREA kemudian menggunakan fungsi konsentrasi–respons (concentration–response function) untuk memperkirakan perubahan risiko kematian akibat peningkatan konsentrasi PM2,5. Fungsi ini dibedakan antara partikel dari kebakaran lanskap dan polusi non-kebakaran. Perhitungan juga menggunakan angka kematian dasar setiap provinsi dari studi Global Burden of Disease 2023 yang disusun Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).
57,8 juta orang menghirup udara tidak sehat
Dampak krisis ini terlihat dari besarnya populasi yang terpapar udara tercemar. CREA memperkirakan 57,8 juta orang di Indonesia menghirup udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya pada September.
Di Kalimantan, sekitar 14 juta orang atau hampir 80 persen penduduk terpapar kualitas udara buruk, meningkat dari 12,3 juta orang pada Agustus. Di Sumatera, sekitar 31,4 juta orang atau separuh penduduk mengalami paparan udara tidak sehat atau lebih buruk. Sementara itu, di Jawa, jumlah penduduk yang mengalami kondisi serupa mencapai 23,8 juta orang.
Konsentrasi partikel halus PM2,5 juga melonjak seiring meluasnya karhutla. Rata-rata nasional mencapai 36 mikrogram per meter kubik (µg/m³), lebih dari tujuh kali pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk konsentrasi rata-rata tahunan, yakni 5 µg/m³.
Di Kalimantan, konsentrasi rata-rata PM2,5 mencapai 120 µg/m³ pada September, sedangkan di Sumatra mencapai 51 µg/m³. Di Jawa, rata-ratanya relatif stabil pada 26 µg/m³. Meski demikian, perubahan pola angin menjelang akhir tahun berpotensi membawa asap dari Kalimantan ke wilayah Laut Jawa dan kawasan sekitarnya.
Kondisi kering yang berkaitan dengan puncak El Niño pada September turut memperburuk kebakaran. Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya persoalan. Kesiapan pencegahan, pengelolaan lahan gambut, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan menentukan seberapa besar dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Beban kesehatan akibat karhutla juga terlihat dari data Kementerian Kesehatan. Hingga 21 Oktober 2026, tercatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak.
Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan mencatat jumlah kasus tertinggi, masing-masing hampir 75.000 kasus. Anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung beban besar, dengan 75.172 kasus atau hampir seperempat dari total kasus ISPA yang tercatat.
Dokter spesialis paru Agus Dwi Susanto, yang juga menjabat Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), mengingatkan bahwa polusi udara bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman kesehatan publik, terutama ketika paparan terjadi terus-menerus dalam jangka panjang.
Paparan polutan dapat mengganggu fungsi paru, memicu infeksi saluran pernapasan berulang, serta memperburuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Dalam kondisi tertentu, paparan juga berkaitan dengan risiko fibrosis paru dan kanker paru.
“Karena itu, polusi udara tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kualitas lingkungan, melainkan sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan tindakan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius,” kata Agus.
Dampak tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi karhutla tidak berakhir ketika api padam. Asap yang menyebar dapat memperpanjang paparan polutan, sementara dampak kesehatan akibat paparan jangka panjang berpotensi terus dirasakan setelah kebakaran mereda.
Pencegahan terhambat
Di tengah meningkatnya ancaman kesehatan, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut turun dari Rp 2 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 491 miliar pada 2026. Pemangkasan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kapasitas penanganan bencana, termasuk operasi tanggap darurat untuk mengendalikan api dan asap.
Agus Sari, Co-Founder dan Chief Executive Officer Landscape Indonesia sekaligus anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia, menilai karhutla merupakan bencana yang sebagian besar risikonya dapat diantisipasi melalui persiapan yang memadai.
“Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan,” kata Agus Sari.
Menurut CREA, penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan reaktif yang berfokus pada pemadaman menuju pencegahan dan pemulihan ekosistem. Pemulihan lahan gambut yang dikeringkan harus diperketat karena kondisi tersebut membuat gambut lebih rentan terbakar.
Upaya itu juga perlu disertai penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal dengan cara membakar dan penguatan pertanggungjawaban pemegang konsesi. Tanpa pembenahan tata kelola lahan dan penindakan terhadap pelanggaran, kebakaran berisiko terus berulang ketika kondisi kering kembali terjadi.
Di wilayah yang menghadapi polusi kronis, terutama Jawa, pemerintah juga perlu mengendalikan sumber pencemaran melalui penegakan standar emisi yang ketat terhadap pembangkit listrik, industri, dan transportasi.
Lonjakan estimasi kematian pada September menjadi peringatan bahwa krisis udara Indonesia memiliki dua persoalan yang saling berkaitan, yaitu karhutla yang memperluas paparan asap beracun dan pencemaran kronis yang terus berlangsung di kawasan perkotaan. Mengatasi keduanya membutuhkan lebih dari imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Pencegahan kebakaran, pengendalian emisi, dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran harus menjadi bagian utama perlindungan kesehatan publik.
Komentar (0)