Polisi menetapkan tiga Warga Negara Asing (WNA) dari China dalam bentrokan PT Astima Konstruksi (Askon) dengan warga Desa Matarape, Morowali, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Bentrokan tersebut bermula dari protes warga yang terdampak aktivitas pengangkutan material (hauling), terutama debu yang dikeluhkan masuk ke permukiman dan mengganggu tanaman warga.
Merespons hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menilai konflik tersebut tidak lepas dari keistimewaan yang diberikan negara kepada investor hingga pekerja asing, khususnya China.
Baca juga: Bentrokan Maut di PT GNI, 17 Orang Ditetapkan Tersangka
Baca Juga:Gunung Ili Lewotolok di NTT Erupsi, Kolom Abu Membubung Setinggi 500 Meter"Dari awal kebijakan pemerintah, terutama di zaman Presiden Jokowi, terlalu mengistimewakan investor-investor dari China, termasuk pekerja-pekerjanya yang begitu mudah masuk dan bekerja di Indonesia di perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, terutama pertambangan," kata Huda, Kamis (29/10/2026). Menurut Chairul Huda, 'transfer' pegawai asing tersebut tidak sepenuhnya dibutuhkan. Sebab, keahlian mereka masih bisa dikuasai pekerja dalam negeri. "Jadi, persoalan utamanya adalah itu. Dari awal terlalu diistimewakan, dipermudah, seolah-olah, ya bahasanya dirajakanlah oleh negara melalui aparaturnya," ujarnya.
Lihat video: Prabowo Minta Penindakan Tegas Bandara Ilegal Usai Kasus Morowali TerbongkarKeistimewaan yang mereka terima kemudian berdampak secara sosiologis. Menurutnya, para pekerja asing itu menjadi 'besar kepala' hingga bertindak berlebihan kepada pekerja dalam negeri.
"Termasuk di antaranya rasis terhadap pekerja Indonesia dan kemudian timbul bentrokan fisik di antara pekerja di dalam satu kawasan industri, misalnya antara pekerja asing dan pekerja kita," ucapnya
Baca Juga:Nasib Praperadilan Mantan Wamen Imipas Silmy Karim Diputus Hari Ini"Nah, sekarang persoalannya sudah meluas ke masyarakat. Jadi, keistimewaan yang diterima itu menyebabkan katakanlah kesombongan, keangkuhannya bukan hanya dilakukan dalam lingkungan pekerjaan, tapi juga di lingkungan masyarakat gitu ya. Debu yang kemudian mengganggu warga yang tidak diantisipasi, itu kan di antaranya adalah karena merasa masyarakat sekitar areal tambang itu nggak penting. Karena yang penting bagaimana mereka menghasilkan dan kemudian setor kepada negara atau oknum pejabat negara," sambungnya.
Oleh sebab itu, Chairul Huda meminta pemerintah bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat guna menghindari kondisi yang lebih buruk dari sekadar bentrokan. "Kalau sekarang jadi tersangka, lama-lama akan ada yang terbunuh, karena hal ini," ucapnya.
#daerah
Komentar (0)