JAKARTA, DISWAY.ID – Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian tersebut dihitung sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan data tersebut usai melaporkan perkembangan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
"Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang," ujar Rosan.
Capaian ini setara 30,1 persen dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang sebesar Rp13.032,8 triliun. Kebutuhan investasi tersebut ditetapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Dari total realisasi, investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen, sementara investasi di Jawa tercatat Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen. Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun (50,9 persen), sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1.924,5 triliun (49,1 persen).
Rosan menegaskan pemerintah terus mendorong investasi berkualitas yang mendukung hilirisasi dan industrialisasi. "Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi," katanya.
Di balik angka investasi yang besar, sektor hilirisasi mencatatkan performa paling menonjol. Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp1.199 triliun sejak kuartal IV 2024 hingga September 2026.
BACA JUGA:Tren Investasi Bergeser? Pembeli Saham dan ETF AS Tertokenisasi Naik 68 Persen
Rinciannya, sebesar Rp134,9 triliun pada kuartal IV 2024, Rp584,1 triliun sepanjang 2025, dan Rp480 triliun pada Januari–September 2026 . Pada periode sembilan bulan pertama 2026 saja, investasi hilirisasi tumbuh 11,3 persen secara tahunan dan berkontribusi 31,2 persen terhadap total investasi nasional.
Sektor mineral masih mendominasi dengan nilai Rp335,1 triliun, mencakup nikel (Rp118,9 triliun), bauksit (Rp115,7 triliun), besi dan baja (Rp40,8 triliun), tembaga (Rp39,5 triliun), serta pasir silika (Rp7,0 triliun).
Namun, hilirisasi juga mulai merambah sektor non-mineral seperti perkebunan dan kehutanan (Rp83,6 triliun), minyak dan gas bumi (Rp54,0 triliun), serta perikanan dan kelautan (Rp7,3 triliun).
Yang menarik, sebanyak 78 persen investasi hilirisasi atau senilai Rp373,1 triliun terealisasi di luar Jawa. Sulawesi Tengah menjadi provinsi dengan realisasi terbesar (Rp100,4 triliun), disusul Maluku Utara (Rp84,1 triliun).
Pola ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya soal nilai tambah, tetapi juga pemerataan ekonomi ke wilayah timur Indonesia.
Sepanjang Januari–September 2026 saja, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen secara tahunan (year on year).
Angka tersebut memenuhi 75,4 persen dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun dan menyerap 2.194.496 tenaga kerja.
Pada triwulan III 2026, realisasi investasi tercatat Rp528,7 triliun, tumbuh 7,6 persen year on year. Lima provinsi dengan realisasi tertinggi Januari–September 2026 adalah DKI Jakarta (Rp249,3 triliun), Jawa Barat (Rp229,1 triliun), Sulawesi Tengah (Rp116 triliun), Jawa Timur (Rp110,5 triliun), dan Maluku Utara (Rp96 triliun).
BACA JUGA:Aset Mewah Dibidik Masuk Analisis Portofolio Bank, MUSE Siapkan Indeks Investasi
Secara sektoral, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi penerima investasi terbesar dengan nilai Rp269,2 triliun atau 17,5 persen dari total investasi nasional pada periode tersebut . Disusul jasa lainnya (Rp195,7 triliun), transportasi/gudang/telekomunikasi (Rp154,4 triliun), pertambangan (Rp143,7 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp120,4 triliun).
Integrasi Perizinan dengan 28 Kementerian dan LembagaPemerintah memperkuat iklim investasi melalui integrasi sistem perizinan dengan 28 kementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian proses dan waktu perizinan bagi investor dalam negeri maupun asing.
"Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi," tegas Rosan.
Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan iklim usaha, hilirisasi, dan industrialisasi nasional. Upaya tersebut perlu didukung langkah aktif dalam menjaring peluang investasi serta menyerap masukan dari para pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi dan industri yang semakin kondusif.
Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo mengapresiasi capaian investasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, porsi investasi di luar Jawa yang mencapai 51,8 persen menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan ekonomi tidak lagi terkonsentrasi di pusat-pusat bisnis yang sudah mapan.
"Investasi yang terus masuk merupakan salah satu indikator penting kepercayaan dunia usaha terhadap prospek Indonesia. Yang juga patut kita apresiasi adalah semakin besarnya porsi investasi di luar Jawa," ucap Ade Jona.
HIPMI juga menyoroti pentingnya hilirisasi yang melibatkan pengusaha lokal dalam rantai pasok. "Kalau investasi besar masuk kemudian melahirkan banyak perusahaan pendukung di sekitarnya, di situlah multiplier effect terjadi," katanya.
BACA JUGA:Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T, Capai 75 Persen Target 2026
Terkait penyerapan tenaga kerja yang melampaui 5,4 juta orang, investasi telah membuktikan menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai daerah.
Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak meliputi:
1. Industri Pengolahan dan Hilirisasi:
Pembangunan smelter dan pabrik pengolahan lanjutan yang membutuhkan tenaga kerja terampil maupun padat karya. Di Jawa Barat saja, sektor industri pengolahan telah menyerap 1.145.179 tenaga kerja hingga triwulan II 2026, dengan potensi tambahan hampir 800 ribu pekerja dari proyek industri yang tengah berjalan .
2. Infrastruktur dan Konstruksi:
Proyek-proyek pembangunan strategis yang menghubungkan rantai pasok nasional. Survei Bank Indonesia mencatat sektor konstruksi masih menyerap tenaga kerja dengan saldo bersih tertimbang positif 0,07 persen pada kuartal II 2026.
3. Sektor Jasa, Pariwisata, dan Ekonomi Digital:
Menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa, sejalan dengan dominasi investasi di wilayah non-Jawa.
Capaian investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi landasan untuk terus memperkuat iklim investasi nasional, mempercepat pengembangan hilirisasi, dan meningkatkan kualitas investasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Komentar (0)