Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah RI secara resmi menanggapi aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi dengan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah pilar penting dalam demokrasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa kritik dan pengawasan publik merupakan masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah sangat menghormati penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian dari upaya merawat kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10).
Menjawab berbagai isu yang disorot, Syahganda memaparkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret di berbagai sektor.
Di bidang lingkungan, upaya penanganan kebakaran hutan terus diperkuat melalui pengerahan puluhan ribu personel serta penegakan hukum tegas terhadap ratusan tersangka perorangan dan belasan korporasi.
Sementara di sektor ekonomi, pemerintah fokus menjaga stabilitas dan pemerataan dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026, yang didukung oleh realisasi investasi besar untuk menciptakan lapangan kerja.
Pada sektor pendidikan, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan untuk digitalisasi sekolah, revitalisasi infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
Langkah serupa diambil dalam agenda reformasi hukum, di mana pemerintah berkomitmen memberantas KKN melalui penindakan ilegal serta penyelamatan aset negara, termasuk penertiban jutaan hektare kawasan hutan.
Di sisi lain, komitmen terhadap HAM dan demokrasi terus dijaga dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya, termasuk melalui forum langsung bersama Presiden serta pengakuan terhadap perjuangan hak-hak pekerja.
Syahganda menegaskan bahwa capaian-capaian tersebut bukan berarti pemerintah telah menyelesaikan seluruh persoalan bangsa.
Ia mengakui masih banyak tantangan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Oleh karena itu, aspirasi mahasiswa dipandang sebagai masukan krusial untuk memastikan setiap kebijakan ke depan tetap tepat sasaran.
"Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja, membuka ruang dialog, serta memastikan bahwa pembangunan, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya. (ant/dpi)
Komentar (0)