PKS Bantah Jokowi Soal Operasi Politik: Operasi Itu Terjadi saat MK Ubah Batas Usia Calon

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat mendengarkan aspirasi nelayan di TPI Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026). (Sumber: BPMI Setwapres via ANTARA)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian, tidak sepakat jika upaya mendorong angket ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI dianggap "operasi politik."

Pipin menekankan, upaya yang digalang PKS untuk mengusut pendidikan Gibran justru adalah respons atas operasi politik. Menurut Pipin, pihaknya sebatas merespons operasi politik yang dilakukan jelang Pilpres 2024.

Politikus PKS itu menekankan, operasi politik tersebut bertujuan mengegolkan pencalonan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Sehingga, batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden diubah di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sesungguhnya operasi politik itu terjadi aturan usia capres/cawapres sebelum pilpres itu diubah oleh MK," kata Pipin Sopian dalam program "Satu Meja" KompasTV, Rabu (28/10/2026) malam.

"Yang kedua adalah kita hari ini melihat hasil operasi politik yang dipaksakan terkait dengan ijazahnya Mas Gibran."

Baca Juga: Relawan Jadi Saksi Kasus Pencemaran Nama Baik Jokowi, Kuasa Hukum: Wajar, Banyak yang Mengidolakan

Pipin menegaskan rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini mengenai ijazah Gibran adalah hasil manipulasi aturan oleh pihak yang berkuasa sebelum Pemilu 2024.

Sehingga, ia menilai partai-partai politik di DPR RI wajib menindaklanjuti persoalan ijazah tersebut. Terlebih lagi, DPR telah menerima aspirasi dari kelompok masyarakat yang menuntut pendidikan Gibran diusutu.

"Saat ini kami merespons dari operasi politik yang sudah dilakukan sebelumnya, dan membiarkan, tidak melihat, tidak mendengar, itu dosa besar partai politik," kata Pipin Sopian.

Jokowi tuduh ada operasi politik

Sebelumnya, Jokowi menuduh isu ijazahnya dan Gibran dimotori oleh "penumpang gelap" yang meluncurkan operasi politik. Menurut Jokowi, isu ijazah adalah upaya untuk merusak reputasi politik dirinya dan Gibran.

Jokowi menyebut isu ijazah dilontarkan untuk merusak reputasi politiknya. Namun, Jokowi tidak menyebut secara tegas pihak mana yang disebutnya penumpang gelap itu.

“Iya kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi di Surakarta, Jumat (16/10).

Baca Juga: Rumah Jokowi Digeruduk Massa, Tuntut Gibran Mengundurkan Diri dari Kursi Wapres

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV