Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berencana menempatkan personel di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Personel tersebut akan menjadi mitra koordinasi kepala daerah guna menjangkau lebih dari 26 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia.
Sudaryono menyebut personel tersebut nantinya berperan seperti ‘Kapolda dan Kapolres’ di lingkungan BGN. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan rentang kendali antara BGN pusat dan dapur-dapur MBG di daerah.
“Kalau bahasanya Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tadi menyampaikan bahwa ya semacam kapolda dan kapolresnya BGN-lah gitu, atau Kepala BGN di provinsi dan Kepala BGN di kabupaten/kota sehingga koordinasinya ini kemudian jadi lancar,” ujar Sudaryono dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Rabu 28 Oktober 2026.
Ia mengakui, pengawasan puluhan ribu dapur MBG tidak dapat dilakukan sendiri oleh BGN pusat. Karena itu, pelibatan personel di daerah dinilai penting untuk memastikan koordinasi dan pengawasan berjalan lebih efektif.
“Kami menyadari bahwa ada gap (jarak) antara kami, BGN di pusat, dengan sekitar 26 ribu lebih dapur yang ada di seluruh Indonesia. Ada gap rentang kendali di tingkat provinsi dan kabupaten, maka akan kami isi dengan menempatkan sejumlah personel,” katanya.
Sudaryono menjelaskan, penempatan personel di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menjadi salah satu langkah untuk memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah daerah diharapkan turut mendukung fungsi pengawasan dan layanan pengaduan.
“Di daerah ini ada dinas-dinas yang komandannya adalah kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Sehingga, kami ingin pelibatan stakeholder (pemangku kepentingan) yang lebih luas untuk memastikan fungsi pengawasan dan layanan pengaduan berjalan prima. Intinya, kami mengharapkan agar dapur-dapur di wilayah tersebut mendapat pengawasan dan inspeksi yang sesuai, sehingga standar, kelayakan, serta kapasitas dapurnya bisa benar-benar dipastikan,” jelas Sudaryono.
Baca Juga :
Ia mengatakan, salah satu agenda yang dibahas bersama Mendagri Tito Karnavian dan para kepala daerah adalah inspeksi terhadap kelayakan serta kapasitas dapur MBG. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan dapur memenuhi standar yang ditetapkan.
“Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah itu mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai, standar dapurnya, kelayakan dapurnya, dan kapasitas dapurnya itu kemudian kita pastikan,” ujar Sudaryono.
Selain pengawasan dapur, BGN juga membahas percepatan pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan. Menurut Sudaryono, penerapan sistem tersebut membutuhkan pelatihan bagi pengelola dapur dan sekolah yang menjalankan program karena turut melibatkan siswa.
“Implementasi MBG prasmanan akan dilakukan sesegera mungkin. Di mana dibutuhkan training (pelatihan) kerja sama untuk dapurnya yang menjadi domain kami. Namun, training juga diperlukan untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan program MBG prasmanan ini karena melibatkan siswa. Intinya, perlu ada pelatihan khusus,” katanya.
Agenda lainnya adalah penguatan data penerima intervensi gizi. Sudaryono menekankan pentingnya pendataan agar perkembangan penerima manfaat dapat dipantau secara berkala, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah.
“Karena MBG adalah intervensi gizi, maka siapa yang diberi intervensi gizi, maka data itu menjadi penting,” katanya.
Melalui penguatan personel dan koordinasi di daerah, BGN berharap pengawasan pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih terarah, mulai dari pemeriksaan kelayakan dapur hingga pemantauan penerima manfaat.
Komentar (0)