Pemilu Israel: Netanyahu Tertekan, tetapi Belum Tersingkir dari Kekuasaan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara kepada para pendukungnya di markas besar partai Likud di Yerusalem setelah pengumuman hasil jajak pendapat pertama dalam pemilu Israel, Rabu, 28 Oktober 2026. (Sumber: AP Photo/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Pemilu Israel belum menghasilkan mayoritas yang jelas bagi kubu pemerintah maupun oposisi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tertekan, tetapi peluangnya mempertahankan kekuasaan masih terbuka karena kubu Gadi Eisenkot juga kesulitan membentuk koalisi.

Pemilu digelar pada Selasa (27/10/2026) waktu setempat. Hasilnya diperkirakan memicu negosiasi politik selama beberapa pekan.

Penghitungan suara masih berlangsung, dan exit poll menunjukkan belum ada kubu yang mengantongi 61 kursi. Jumlah itu adalah batas mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang.

Dikutip dari Associated Press, Rabu (28/10/2026), hasil sementara menunjukkan para penentang Netanyahu belum mampu menggesernya secara meyakinkan. Ini terjadi meski pemerintahannya dikritik dan dukungannya menurun.

Baca Juga: Indonesia Kecam Israel Tolak Pilot WNI Mendarat: Bertentangan dengan Prinsip Non-Diskriminasi

Partisipasi pemilih mencapai 77,7 persen, tertinggi sejak 1999.

Netanyahu Masih Berpeluang Membentuk Pemerintahan

Likud, partai pimpinan Netanyahu, masih menjadi salah satu kekuatan utama. Namun, unggul dalam perolehan suara tidak otomatis menjamin terbentuknya pemerintahan.

Saat 66 persen suara dihitung, Likud meraih 21 persen suara. Partai Yashar pimpinan Eisenkot meraih 16,1 persen. Angka ini adalah persentase suara, bukan jumlah kursi. 

Dalam sistem parlementer Israel, perolehan kursi dan kemampuan membangun koalisi lebih menentukan.

Netanyahu menegaskan ingin membentuk pemerintahan sayap kanan yang kuat. Ia juga menolak pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab.

"Kita harus membentuk pemerintahan nasionalis sayap kanan yang kuat," kata Netanyahu, sebagaimana dikutip Associated Press.

Menurut dia, pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab dapat membahayakan Israel. Ia menyebut partai-partai itu anti-Zionis.

Baca Juga: Pernyataan Ekstrem Politisi-Politisi Israel Jelang Pemilu, Serukan Pengusiran Warga Gaza

Partai-Partai Arab Bisa Menentukan Arah Koalisi

Exit poll memperkirakan blok Netanyahu dan kubu Eisenkot masing-masing memperoleh sekitar 51 kursi. Partai-partai Arab diproyeksikan meraih sekitar 18 kursi. 

Angka tersebut belum resmi. Namun, menunjukkan kedua kubu sulit mencapai mayoritas tanpa dukungan tambahan.

Eisenkot membuka kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab dengan sejumlah syarat, termasuk pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi.

Akan tetapi, beberapa calon mitranya menolak kerja sama semacam itu. Karena itu, peluang oposisi menggantikan Netanyahu juga bergantung pada kesepakatan lintas partai.

Pemimpin United Arab List, Mansour Abbas, menyambut hasil yang diperkirakan memperkuat posisi partai-partai Arab.

"Kami di sini, kami bukan berada di pinggir," kata Abbas.

Pemilih partai-partai Arab adalah warga Arab Israel. Mereka kerap menghadapi diskriminasi dan dicurigai karena solidaritas terhadap perjuangan Palestina, terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. 

Baca Juga: Israel Akan Setop Pasokan Barang Komersial ke Gaza, Warga Terancam Krisis Pangan

Padahal, warga Palestina berkewarganegaraan Israel juga termasuk korban serangan dan penculikan dalam peristiwa itu.

Kritik atas Perang dan Kebijakan Dalam Negeri

Pemilu ini menjadi ujian bagi Netanyahu setelah serangan 7 Oktober dan perang yang menyusulnya. 

Konflik tersebut menelan korban jiwa, memperdalam perpecahan di dalam negeri, dan menambah tekanan internasional terhadap Israel.

Pendukung Netanyahu menilai ia menjaga keamanan dan identitas Yahudi Israel di tengah tekanan internasional. 

Pengkritiknya menilai pemerintahannya gagal menjawab persoalan keamanan dan memperpanjang krisis politik akibat perang di Gaza.

Netanyahu juga masih menjalani persidangan kasus korupsi. Ia membantah tuduhan tersebut. 

Pemerintahannya pun dikritik karena kebijakan pengecualian wajib militer bagi sebagian warga Yahudi ultra-Ortodoks.

Baca Juga: Netanyahu: Israel Bukan Penjajah Seperti Belanda di Indonesia

Sorotan juga tertuju pada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dari kelompok sayap kanan. 

Ben-Gvir dikaitkan dengan kebijakan keras terhadap warga Palestina dan pernyataan kontroversial tentang warga Gaza.

Di kubu lain, pendukung Eisenkot memandang mantan kepala militer itu sebagai calon pemimpin berpengalaman di bidang keamanan. Seorang putra dan dua keponakannya tewas dalam perang di Gaza.

Kubu Eisenkot berjanji memperbaiki posisi internasional Israel, memperkuat independensi peradilan, dan mendorong wajib militer bagi laki-laki Yahudi ultra-Ortodoks.

Presiden Israel Isaac Herzog akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai untuk menentukan kandidat yang paling berpeluang membentuk pemerintahan.

Kandidat yang mendapat mandat harus menggalang dukungan parlemen yang cukup. Jika negosiasi gagal, mandat dapat beralih ke kandidat lain, atau Israel harus menggelar pemilu ulang.

Kebuntuan serupa pernah terjadi pada 2019–2022. Saat itu Israel menggelar lima pemilu dalam sekitar tiga setengah tahun.

Untuk saat ini, Netanyahu mengalami kemunduran politik, tetapi belum tersingkir. Ia masih bisa bertahan selama lawan-lawannya belum mampu membentuk koalisi mayoritas. 

Baca Juga: [FULL] Analisis Pakar dan Peneliti soal Dampak Pemilu Israel ke Palestina | SAPA MALAM

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Rizky L Pratama Editor : Gading-Persada

Sumber : Associated Press