Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyoroti tekanan inflasi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Sebanyak 11 dari 14 provinsi di kawasan tersebut mencatatkan inflasi tahunan di atas 3,5% pada September 2026, dengan Sulawesi Utara mencapai 7,59%.
Ia mengatakan, tekanan inflasi pangan perlu diwaspadai di tengah risiko gangguan produksi dan distribusi. Fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina dapat memengaruhi ketersediaan pangan, sementara kenaikan harga energi global berpotensi menambah biaya transportasi dan logistik.
“Inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) pada September 2026 telah mencapai 5,03% (yoy), sehingga perlu terus kita kendalikan agar kembali berada dalam kisaran 3–5%,” kata Ferry dalam keterangan resmi, Rabu (28/10/2026).
Di tingkat nasional, inflasi pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% yoy, melampaui batas atas kisaran sasaran 3–5%.
Kondisi geografis Sulampua yang terdiri atas banyak pulau turut menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan. Jarak antara sentra produksi dan wilayah konsumsi berpotensi memperpanjang rantai distribusi, sehingga kelancaran transportasi dan efisiensi biaya logistik menjadi faktor penting dalam pembentukan harga pangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan, penguatan data stok pangan, serta operasi pasar.
Kemenko Perekonomian juga akan mengkoordinasikan BUMN logistik dalam proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulampua. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan layanan dan tarif distribusi, terutama bagi komoditas penyumbang inflasi, agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi Jelang Akhir Tahun, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Turun ke Lapangan Cek Harga
Baca Juga: Redam Inflasi Pangan, BI Andalkan Kerja Sama Antardaerah
Selain memperkuat distribusi, pemerintah mendorong perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan serta menghubungkan produsen dengan mitra pembeli atau off-taker. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus menjaga kesinambungan produksi dan pemasaran hasil pangan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya pengiriman. Dengan inflasi di sebagian besar provinsi Sulampua masih melampaui 3,5%, penurunan disparitas harga dan terjaganya pasokan menjadi tantangan pengendalian inflasi di kawasan tersebut.
Komentar (0)