Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (28/10). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Main Hall Gedung BEI, Jakarta.
Mengutip pengumuman resmi BEI, terdapat empat agenda yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka demutualisasi bursa efek.
Kedua, persetujuan penggunaan saldo laba ditahan perseroan berdasarkan laporan keuangan auditan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026. Ketiga, persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku 2027. Keempat adalah pembahasan lain-lain.
Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, salah satu agenda RUPSLB adalah meminta persetujuan pemegang saham atas perubahan anggaran dasar untuk mendukung proses demutualisasi bursa, seiring terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026.
“Draft anggaran dasarnya sudah ada, perubahan anggaran dasarnya akan kami mintakan persetujuan dalam RUPS tersebut,” ujar Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, dikutip Rabu (28/10).
Sementara itu, terkait mekanisme demutualisasi, Jeffrey mengatakan, POJK Nomor 13 Tahun 2026 membuka peluang masuknya pemegang saham baru melalui penerbitan saham baru maupun penjualan saham dalam portepel atau saham yang belum diterbitkan. BEI masih mengkaji mekanisme yang akan digunakan, baik salah satu maupun kombinasi keduanya.
Selain demutualisasi, BEI juga akan mengkaji kemungkinan pembagian dividen kepada pemegang saham dari saldo laba ditahan perseroan. Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan investasi dan rencana bisnis bursa ke depan.
Jeffrey mengatakan, BEI terlebih dahulu perlu menyesuaikan anggaran dasar agar memungkinkan pembagian dividen. Setelah itu, bursa bersama para pemegang saham akan mengkaji kebutuhan investasi serta besaran saldo laba ditahan yang dapat dibagikan.
“Sehingga berapa dari laba ditahan saat ini yang dapat kita bagikan sebagai dividen kepada pemegang saham,” kata dia.
Jeffrey menyatakan, kebutuhan pendanaan untuk mendukung rencana bisnis dan pengembangan bursa harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, BEI perlu menghitung besaran cadangan operasional dan pengembangan bursa sesuai ketentuan dalam POJK Nomor 13 Tahun 2026.
Terkait implementasi aturan tersebut, Jeffrey mengatakan, BEI memiliki waktu enam bulan untuk melakukan penyesuaian. Prosesnya akan dimulai dari kajian internal, termasuk kemungkinan perubahan jumlah direksi, nomenklatur jabatan hingga pembagian tugas dan tanggung jawab.
Jika diperlukan perubahan pada jajaran direksi, prosesnya akan dimulai melalui dewan komisaris. Dewan komisaris kemudian akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada OJK untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Jeffrey mengatakan, BEI telah menyiapkan langkah penyesuaian, baik dengan maupun tanpa penambahan anggota direksi. Penyesuaian tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga tata kelola dan proses kerja internal.
Hal tersebut mencakup pemisahan informasi, dokumen, serta alur kerja untuk memastikan tata kelola BEI sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 13 Tahun 2026.
Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia telah menyatakan minatnya untuk membeli saham BEI usai demutualisasi. Kendati demikian, badan negara itu belum menyebutkan nagka pasti berapa porsi yang akan diambilnya. Hal ini usai POJK Nomor 13 tahun 2026 terbit.
Aturan tersebut membahas mengenai Pemegang Saham Bursa Efek yang menjadi landasan hukum proses demutualisasiBEI, salah satu yang dibolehkan membeli saham BEI adalah Danantara.
Komentar (0)