Pengamat Tata Kota Minta Daerah Penyangga Tiru DKI Kelola Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna mendorong pemerintah daerah di kawasan penyangga Jabodetabek meniru langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi sistem pengelolaan sampah.

Menurut dia, kebijakan DKI menghentikan praktik open dumping di TPST Bantargebang mulai 1 Agustus 2026 menjadi langkah maju yang patut dicontoh daerah lain karena mengubah pola pengelolaan sampah dari sekadar membuang menjadi mengolah.

BACA JUGA: Pengamat Tata Kota Sebut Aparat Lemah kepada Preman Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik

“Kota penyangga di Jabodetabek perlu sekali meniru langkah Pemprov DKI dalam menjalankan terobosan pengolahan sampah. Masih lemah dalam pengelolaan TPA dan daya dukung infrastruktur layanannya,” ucap Yayat dalam keterangannya, pada Jumat (31/7).

Dia menilai praktik open dumping sudah tidak relevan karena hanya menumpuk sampah tanpa memberikan manfaat ekonomi maupun lingkungan.

BACA JUGA: Pengamat Tata Kota Minta Seluruh Jalur Sepeda di Jakarta Diaudit, Ini Penyebabnya

“Sebetulnya kebijakan menghentikan open dumping sudah bagus. Dengan open dumping itu hanya membangun gunung sampah, mengumpulkan limbah, dan tidak membuat nilai tambah,” kata dia.

Yayat menyebutkan daerah seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga Tangerang masih menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA).

BACA JUGA: Viral Sumur Resapan di Atas Trotoar Jakarta, Komentar Pengamat Tata Kota Ini Menohok Banget

Untuk itu, transformasi yang dilakukan DKI bisa menjadi acuan bagi kawasan metropolitan lainnya.

Sampah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber daya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Dia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik energi sampah (PLES) dapat menjadi solusi untuk mengubah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban TPA.

“Kalau nanti ada PLES, itu bisa menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Sampah tidak sekadar sampah, tetapi diubah menjadi energi. Itu bisa meniru pola Singapura yang berhasil mengolah sampah menjadi energi pembangkit listrik,” jelasnya.

Meski demikian, Yayat mengingatkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus dibarengi perubahan sistem dari hulu.

Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga tidak akan efektif apabila proses pengangkutan hingga pembuangan masih mencampurkan kembali sampah yang sudah dipilah warga.

“Masyarakat mau saja memilah sampah, tetapi kalau ekosistem pelayanannya belum berubah, tentu sulit berjalan optimal,” tutur Yayat.

Yayat juga menilai layanan persampahan berbasis masyarakat perlu diperkuat melalui sistem penjemputan sampah terpilah atau door-to-door service.

Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan masyarakat, bukan semata-mata program pemerintah.

Dia juga mendorong pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang berhasil melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah, sekaligus menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar agar menimbulkan efek jera.

“Kalau perlu ada sanksi hukum yang tinggi supaya ada efek jera. Sebaliknya, masyarakat yang inovatif diberi insentif sebagai bentuk apresiasi,” kata Yayat.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber yang mengubah pola pengelolaan sampah dari angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.

Mulai 1 Agustus 2026, sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang diprioritaskan hanya berupa residu. Sementara pengolahan dilakukan sejak dari sumber melalui optimalisasi TPS 3R.

Kebijakan itu diharapkan mampu menekan volume sampah yang masuk ke Bantargebang sekaligus menjadi tahap transisi menuju operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. (dit/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jakarta Kebanjiran, Ini Kritik Pengamat Tata Kota untuk Gubernur Anies Baswedan