JUTAAN pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa tertolong oleh layanan yang semakin optimal. Digitalisasi membuat semangat gotong royong dalam kesehatan itu benar-benar dirasakan.
SAKINAH (37), tidak pernah risau lagi dengan urusan-urusan berobat di fasilitas kesehatan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dalam beberapa kali menjalani proses berobat di klinik dan rumah sakit, dia sudah tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Antreannya pun semakin cepat.
“Beberapa bulan lalu saya operasi pengangkatan benjolan, sama sekali tidak ada keluar biaya. Semuanya ditanggung BPJS Kesehatan. Padahal itu biayanya bisa sampai puluhan juta rupiah,” jelas karyawan swasta tersebut,” Jumat 31 Juli 2026.
Itu bukan pertama kalinya dia mengalami tindakan operasi. Sekitar sepuluh tahun lalu, dia mengikuti operasi pengangkatan tumor jinak pada bagian tubuh yang lain. “Bedanya, saat itu antre cukup lama dan ada jenis obat yang dibayar karena belum ditanggung BPJS,” ungkapnya.
Selebihnya, beberapa urusannya yang terkait dengan fasilitas kesehatan: melahirkan, berobat radang tenggorokan, flu dan batuk, belakangan terakhir dilayani tanpa ada biaya sama sekali.
Hal sama dirasakan Agus. Warga Makassar ini sudah setahun lebih membawa anaknya tiga kali sepekan untuk terapi di rumah sakit. Gangguan sistem saraf pada putranya itu membuat dia dan istri selalu lebih sigap. Beruntung, ikhtiar untuk kesembuhan buah hatinya itu didukung oleh fasilitas kesehatan yang ditanggung JKN. Kuncinya, BPJS harus selalu aktif, dan rujukan BPJS dari klinik rutin diperpanjang.
Ada juga seorang ibu rumah tangga di Makassar, yang rutin membawa anaknya terapi di salah satu rumah sakit, karena mengalami ADD (Attention Deficit Disorder), tiga kali sepekan. “Awalnya didiagnosa speech delay, lalu ADD. Kemudian kami rutin mengikuti terapi wicara dan okupasi (OT), tiga kali seminggu. Perkembangannya sangat terasa, dan semuanya ditanggung BPJS,” ungkapnya.
Dia mengaku, biaya terapi anaknya jika tidak ditanggung BPJS, mencapai sekitar Rp200 ribu per terapi atau berkisar Rp2,6 juta per bulan.
Mobile JKN Semakin EfektifFasilitas pelayanan melalui JKN dirasakan semakin efektif dan memudahkan banyak kalangan, khususnya pekerja. Sakinah merasakan, urusan berobat dalam setahun dua tahun terakhir sudah sangat mudah karena pendaftarannya bisa lewat aplikasi mobile JKN.
“Lewat aplikasi mobile JKN, kita langsung bisa melakukan pendaftaran dan dapat nomor antrean. Itu langsung terhubung dengan sistem faskes yang akan kita datangi. Di aplikasi itu juga, sudah ada jadwal atau pukul berapa jadwal dokternya tersedia,” ungkap Sakinah.
Demikian halnya, ketika dokter pada faskes pertama memutuskan untuk merujuk pasien.
“Petugas akan mengarahkan kita untuk kembali membuka mobile JKN, dan mengatur jadwal kunjungan ke rumah sakit rujukan. Di aplikasi itu juga sudah ada dokter yang akan menangani. Jadi tidak perlu lagi berlama-lama antre karena kita sudah tahu pukul berapa jadwal kita akan diperiksa oleh dokter,” katanya.
[grafis]
Sakinah adalah satu dari sekitar 36,1 juta peserta JKN yang sudah memanfaatkan aplikaso mobile JKN (data laporan kinerja 2025). Aplikasi ini semakin banyak digunakan oleh pasien, dan penggunanya terus meningkat.
Seiring dengan peningkatan pengguna aplikasi, layanan interaksi BPJS Kesehatan melalui Care Center 165 juga tercatat mencapai angka 2,2 juta interaksi.
Layanan digital lain yang semakin inklusif adalah PANDAWA, yang memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, termasuk mengecek status kepesertaan melalui Chat WhatsApp ke nomor kontak 08118 165 165.
Skrining KesehatanBukan cuma mempercepat pelayanan. Digitalisasi melalui aplikasi mobile JKN juga membuat layanan menjadi semakin efektif.
BPJS Kesehatan mencatat, digitalisasi telah mendorong penguatan upaya preventif, salah satunya melalui fitur skrining riwayat kesehatan, yang sudah dilakukan lebih dari 79,5 juta peserta JKN sepanjang 2025.
Ini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 43,9 juta (bpjs-kesehatan.go.id).
Dengan melakukan skrining riwayat kesehatan, kesadaran peserta JKN semakin tinggi untuk melakukan deteksi dini penyakit. Dari 79,5 juta itu, 34,6 juta (43,6%) di antaranya adalah peserta dengan risiko penyakit. Sebanyak 18,1 juta peserta telah mendapatkan tindak lanjut pelayanan oleh fasilitas kesehatan.
Dari fitur skrining kesehatan itu juga, BPJS Kesehatan bisa tahu ada 6,93 juta peserta berusia di bawah 45 tahun yang berisiko Diabetes Mellitus dan Hipertensi.
“Mungkin sekitar sepuluh tahun lalu, pelayanan JKN masih lambat, menerima banyak keluhan karena masih manual, tapi sekarang sudah banyak inovasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S, dalam salah satu kesempatan podcast, 10 Juni 2026 lalu.
Seiring dengan inovasi dan berbagai fitur terbaru itu, dia mengungkapkan saat ini sudah 285 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan, dengan tingkat coverage yang sudah mencapai 99 persen.
Meski begitu, tantangan berikutnya adalah persentase peserta aktif yang masih di angka 81,5 persen, sehingga cakupan perlindungan tersebut masih harus ditingkatkan.
Dengan penanganan kesehatan yang semakin efektif, BPJS Kesehatan mencatat beban jaminan kesehatan dari Rp176,11 triliun pada 2024 menjadi Rp191,33 triliun pada 2025.
Angka ini seiring dengan pemanfaatan layanan JKN yang meningkat signifikan, tercatat hingga 725,3 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan pada 2025. Meningkat dari 673,9 juta pada 2024.
Menurut dia, digitalisasi telah mendorong lembaga penjamin kesehatan masyarakat itu mewujudkan semangat menjaga kesehatan masing-masing secara bergotong royong.
BPJS Kesehatan punya modal kuat untuk memenuhi pelayanan kesehatan semua rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan mencatat 92,9 persen tingkat kepuasan publik, meningkat dari 2024 sebesar 92 persen. Lembaga ini juga mencapai predikat sangat baik (97,67) untuk capaian good governance dan predikat terjaga (80,48) survei penilaian integritas KPK.
“Paling penting adalah masyarakat terus meningkatkan budaya preventif (pencegahan). Banyak olahraga, menjaga kesehatan agar pembiayaan kesehatan tidak terlalu kuratif (pengobatan dan penyembuhan penyakit.
Sehingga semua bisa kita beri layanan berkualitas dan tidak ada lagi yang jatuh miskin karena biaya pengobatan. Pada akhirnya, semua senang, rakyat senang, pemerintah senang, BPJS juga senang, pungkas Prihati Pujowaskito.
Komentar (0)