Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai efektivitas penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah sangat bergantung dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Artinya, strategi penerbitan instrumen surat utang tersebut tidak bisa diterapkan secara merata.
“Obligasi daerah adalah instrumen yang menarik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Di tengah pemangkasan transfer dari pemerintah pusat, kata Yusuf, banyak pemerintah daerah kesulitan menjaga belanja rutin, apalagi membiayai infrastruktur.
Dalam situasi tersebut, obligasi daerah dinilai bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk proyek yang memberikan manfaat jangka panjang seperti transportasi publik, rumah sakit, dan sekolah.
“Contohnya Jakarta yang berencana menerbitkan obligasi untuk mendukung pembangunan LRT, RSUD, dan fasilitas pendidikan karena memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat,” ujarnya.
Akan tetapi, Yusuf menjelaskan regulasi mensyaratkan rasio kemampuan membayar utang atau debt service coverage ratio minimal 2,5 kali dan membatasi total utang maksimal 75 persen dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya.
Persyaratan tersebut membuat hanya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, tata kelola yang baik, dan pengelolaan keuangan yang kredibel yang realistis menerbitkan obligasi.
“Faktanya, sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dan bahkan ada yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal,” kata Yusuf menambahkan.
Dia juga menyoroti risiko lain yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Mengingat tidak adanya jaminan dari pemerintah pusat, seluruh risiko gagal bayar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Bila tenor obligasi melampaui masa jabatan kepala daerah, kewajiban pelunasannya akan diwariskan kepada pemerintahan berikutnya sehingga potensi moral hazard perlu diantisipasi, menurut Yusuf.
“Di sisi lain, obligasi daerah juga harus bersaing dengan surat berharga negara yang memiliki risiko lebih rendah. Artinya, daerah harus mampu menawarkan imbal hasil yang menarik tanpa membebani ruang fiskal di masa depan,” tuturnya.
Baca juga: BEI ungkap antusiasme pemda menjajaki penerbitan obligasi daerah
Baca juga: OJK dukung pemda menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan
Baca juga: Kemenkeu: Pemda perlu terbitkan obligasi guna percepat pembangunan
Artinya, strategi penerbitan instrumen surat utang tersebut tidak bisa diterapkan secara merata.
“Obligasi daerah adalah instrumen yang menarik, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Di tengah pemangkasan transfer dari pemerintah pusat, kata Yusuf, banyak pemerintah daerah kesulitan menjaga belanja rutin, apalagi membiayai infrastruktur.
Dalam situasi tersebut, obligasi daerah dinilai bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk proyek yang memberikan manfaat jangka panjang seperti transportasi publik, rumah sakit, dan sekolah.
“Contohnya Jakarta yang berencana menerbitkan obligasi untuk mendukung pembangunan LRT, RSUD, dan fasilitas pendidikan karena memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat,” ujarnya.
Akan tetapi, Yusuf menjelaskan regulasi mensyaratkan rasio kemampuan membayar utang atau debt service coverage ratio minimal 2,5 kali dan membatasi total utang maksimal 75 persen dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya.
Persyaratan tersebut membuat hanya daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, tata kelola yang baik, dan pengelolaan keuangan yang kredibel yang realistis menerbitkan obligasi.
“Faktanya, sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dan bahkan ada yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal,” kata Yusuf menambahkan.
Dia juga menyoroti risiko lain yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Mengingat tidak adanya jaminan dari pemerintah pusat, seluruh risiko gagal bayar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Bila tenor obligasi melampaui masa jabatan kepala daerah, kewajiban pelunasannya akan diwariskan kepada pemerintahan berikutnya sehingga potensi moral hazard perlu diantisipasi, menurut Yusuf.
“Di sisi lain, obligasi daerah juga harus bersaing dengan surat berharga negara yang memiliki risiko lebih rendah. Artinya, daerah harus mampu menawarkan imbal hasil yang menarik tanpa membebani ruang fiskal di masa depan,” tuturnya.
Baca juga: BEI ungkap antusiasme pemda menjajaki penerbitan obligasi daerah
Baca juga: OJK dukung pemda menerbitkan obligasi daerah untuk pembangunan
Baca juga: Kemenkeu: Pemda perlu terbitkan obligasi guna percepat pembangunan
Komentar (0)