KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government sebagai upaya memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.
"Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/7/2026)
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam pengarahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat.
Ia menjelaskan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4.
Menurut Tito, pemanfaatan teknologi dan integrasi data menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Baca juga: Atlet di NOC Indonesia Bisa Dapat Bantuan Akademik, Begini Caranya
Ia mengungkapkan, hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data.
Dari proses validasi tersebut, sejumlah data penerima bansos dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga perlu diperbarui.
Lebih lanjut, Tito mengatakan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkapnya.
Tito juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan tim teknis di lapangan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Baca juga: Kebakaran Lahan di Kabupaten Bandung Melonjak hingga 72 Kasus di Bulan Juli 2026
"Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran," ucap Tito.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)