jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hasil survei Saiful Munjani Research and Consulting (SRMC) menempatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam simulasi calon presiden.
Bahkan, angka dukungan KDM melampaui Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
BACA JUGA: Setahun Tragedi Pesta Rakyat Anak Dedi Mulyadi, Kepastian Hukum Masih di Ujung Jalan
Dalam survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 itu, KDM memperoleh elektabilitas sebesar 35 persen. Sementara itu, Prabowo berada di posisi kedua dengan 14,5 persen.
Sejumlah tokoh nasional lainnya berada di bawah kedua nama tersebut, yakni Anies Baswedan (8,2 persen), Gibran Rakabuming Raka (7,7 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, Mafud MD 4 persen, Puan Maharani 1,3 persen, Sherly Tjoanda 1,2 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,1 persen, serta Surya Paloh 1 persen.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tutup Permanen 5 Perusahaan Kapur di Cipatat
Survei melibatkan 749 responden yang mewakili warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling, sedangkan 144 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode stratified multistage random sampling.
Sampel dipilih secara acak dengan margin of error ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
BACA JUGA: Teras Cihampelas Resmi Jadi Milik Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Instruksikan Pembongkaran
Menanggapi hasil survei tersebut, Pengamat Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Pius Sugeng Prasetyo, menilai tingginya elektabilitas KDM dipengaruhi sejumlah faktor.
Menurut dia, popularitas masih menjadi variabel utama dalam kontestasi pemilihan presiden.
Selain itu, masyarakat kini dinilai semakin mampu memberikan penilaian terhadap figur-figur politik berdasarkan kebijakan dan langkah yang mereka ambil.
"Tentu saja Prabowo sebagai Presiden ya figur yang dikenal pastilah dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Namun kita juga harus melihat juga bahwa sampai sejauh mana dampak dari satu kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh figur publik," kata Pius di Badnung, Jumat (31/7/2026).
Pius menilai, kebijakan yang tidak memberikan dampak positif atau justru menimbulkan persoalan akan memengaruhi tingkat elektabilitas seorang tokoh.
"Prabowo dengan kebijakan-kebijakan nasionalnya, mulai dengan MBG-nya (Makan Bergizi Gratis), mulai dengan Kopdes-nya, kemudian Sekolah Rakyatnya, terus nanti juga akan membuat suatu Universitas Republik Indonesianya. Ya saya pikir orang mulai menilai ini apa-apaan," jelasnya.
Dia mengatakan komunikasi politik juga memengaruhi respons masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
Pius mencontohkan sejumlah persoalan yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk kasus yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
"Persoalan-persoalan ini yang membuat orang ini gimana sih negara ini makin absurd ya? Kemudian orang kalau menilai seperti itu ya memang ini menjadi sebuah tanggung jawab utamanya ada di pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Presiden," jelasnya.
Di sisi lain, Pius menilai KDM dinilai mampu menghadirkan solusi melalui kewenangannya sebagai Gubernur Jawa Barat, meski tidak seluruh masyarakat Jabar sepakat dengan gagasan yang diusungnya.
"Dia melakukan sesuatu yang memang bisa dinilai oleh masyarakat itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat, ya pasti dia akan mendapatkan positive point oleh masyarakatnya. Jadi kembali lagi, dampak apa yang dihasilkan ketika langkah kebijakan dilakukan oleh publik figur seperti ini," tutur Pius.
Meski demikian, Pius berpandangan Prabowo masih memiliki peluang mengembalikan elektabilitasnya apabila berani mengevaluasi berbagai kebijakan prioritas pemerintah.
Dia bahkan menyebut elektabilitas Prabowo berpotensi terus menurun apabila evaluasi terhadap program-program strategis tidak dilakukan.
"Prabowo bisa, kalau tidak melakukan satu pertobatan yang dengan kebijakan-kebijakan yang harus direvisi atau dievaluasi, kalau tidak berani, dia pasti akan makin jatuh nanti popularitasnya," terangnya.
Menurut Pius, berbagai pernyataan Prabowo dalam sejumlah kesempatan juga perlu dievaluasi karena akan memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
"Pertobatan dalam yang saya artikan sebagai keberanian untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis. Kalau misalnya seperti MBG itu harus dihentikan, hentikan, nggak ada masalah toh? Kita banting setir untuk membuat satu kebijakan-kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan memang dibutuhkan," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniansyah, menilai tingginya elektabilitas KDM tidak terlepas dari aktivitasnya di media sosial yang sangat intens.
Menurut dia, konten-konten yang dibuat KDM tidak hanya menjangkau masyarakat Jawa Barat, tetapi juga publik di berbagai daerah di Indonesia.
"Popularitas Dedi Mulyadi memang sedang berada pada tren yang tinggi, kegiatannya di media sosial potensial dikenal masyarakat tidak saja di Jawa Barat, terlebih Dedi Mulyadi juga gemar membuat konten di luar Jawa Barat," ujar Dedi.
Dia mengaku tidak terkejut apabila elektabilitas KDM mampu melampaui sejumlah tokoh nasional, termasuk Prabowo.
"Dengan kondisi itu elektabilitasnya yang tinggi cukup masuk akal, hanya saja dengan metode SMRC saat survei menggabungkan dua cara wawancara via telepon dan tatap muka, ini membuat perbedaan dibanding dengan satu metodologi dalam pengambilan sample, sehingga potensi margin errornya masih tinggi," jelasnya.
Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa hasil survei masih sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan momentum politik.
"Meskipun, Dedi Mulyadi miliki peluang tetap berada di atas, utamanya jika mendapat sokongan politik dari Prabowo," ucap dia.
Dia juga menilai tingginya elektabilitas KDM lebih dipengaruhi tingkat pengenalan dan kesukaan publik dibanding penilaian terhadap kinerja.
"Tetapi jelas Dedi Mulyadi jauh lebih baik soal mengelola media sosial dan memantik popularitas, ini dilema sebenarnya karena mempengaruhi publik itu terbukti tidak berdasarkan kinerja," pungkasnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
Komentar (0)