JAKARTA, KOMPAS.com - Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengintegrasikan sistem laporan Cepat Respons Masyarakat (CRM) dengan kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di berbagai sudut ibu kota.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa kehadiran CCTV ini bertujuan mendukung keamanan kota sekaligus mempercepat respons pemerintah terhadap aduan warga di lapangan.
"Memang kami ini kan menyediakan CCTV di sudut-sudut kota dalam rangka mendukung keamanan kota. Terus terkait manajemen lalin, pemantauan macet, kebencanaan kalau banjir dan lain-lain, dan beragam layanan publik, ada aduan, bisa dipantau langsung walau dari jauh," kata Marulina saat dihubungi Kompas.com melalui panggilan telepon, Jumat (31/7/2026).
Baca juga: Sudah Puluhan Kali Lapor ke JAKI, tapi Sampah Tidak Diangkut Semuanya
Melalui integrasi ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani aduan dapat memantau langsung kondisi di lokasi yang dilaporkan warga.
Meski demikian, Marulina menegaskan bahwa akses terhadap ribuan CCTV tersebut tidak dibuka secara bebas untuk masyarakat umum.
Kebijakan ini diambil demi menjaga privasi warga Jakarta yang aktivitasnya terekam kamera CCTV, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Baca juga: Kesempatan Terakhir dari Pramono untuk PPSU yang Manipulasi Foto JAKI dengan AI
"Pantauan CCTV tersebut ini tidak disediakan melalui situs yang terbuka untuk masyarakat umum. Kenapa? Karena memang kami mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sebenarnya sudah diatur dari tahun 2022, ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 27 tentang UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP," tutur Marulina.
Ia menambahkan, akses pemantauan CCTV hanya diberikan kepada instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan.
"CCTV yang ada di DKI ini bisa diakses oleh OPD-OPD yang membutuhkan. Contoh Dishub, Dinas SDA terkait banjir, Dinas Pertamanan, Dinas Bina Marga, dan yang paling penting adalah dengan aparat penegak hukum seperti polisi, Paspampres," ucapnya.
Baca juga: Sudah Dilaporkan Berulang Lewat JAKI, Sampah di Penjaringan Terus Menumpuk
Meski begitu, Marulina menyebut masyarakat Jakarta tetap dapat mengakses rekaman CCTV jika membutuhkannya untuk keperluan darurat atau pelaporan hukum.
Caranya, kata Marulina, warga yang membutuhkan dapat mengajukan permohonan secara langsung dan mengakses rekaman CCTV dengan didampingi aparat penegak hukum.
Marulina pun berharap warga Jakarta terus aktif menggunakan aplikasi JAKI untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait fasilitas maupun pelayanan publik di Jakarta.
Baca juga: Pramono Batasi Petugas Upload Laporan JAKI Usai Kasus Manipulasi Foto AI
"Masyarakat Jakarta bisa menggunakan sebaik mungkin jikalau mengalami kendala atau melihat sesuatu yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta, bisa segera mengadukan melalui aplikasi ini. Difoto, di-share, dan di-post," tutur Marulina.
Tren Laporan MeningkatSementara itu, Marulina mengungkapkan bahwa jumlah aduan warga melalui menu CRM di JAKI mengalami lonjakan dalam setahun terakhir.
"Rata-rata laporan itu kalau di tahun 2025 itu sekitar 536 laporan per hari datanya. Nah tetapi tahun 2026 ini meningkat sekitar 643 laporan per hari kami menerima laporan," ungkapnya.
Baca juga: 3 Petugas Kena SP1 Kasus AI di JAKI, Pramono: Ini Kesempatan Terakhir kalau Masih Mau Bekerja
Komentar (0)