JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan, mahalnya biaya politik jadi salah satu penyebab korupsi di kalangan kepala daerah.
"Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji, kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Menurut dia, korupsi kepala daerah bisa diatasi jika persoalan biaya politik segera diselesaikan.
Baca juga: Kala Prabowo Sapa Satu per Satu Pengurus Kadin, Baru Sadar Banyak yang Kader Golkar
"Tapi, begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang," ujar dia.
Sementara itu, menanggapi permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian yang meminta pelatihan sekolah partai diperkuat ke kepala daerah, Sarmuji mengatakan, partainya telah melakukan berbagai upaya internal, mulai dari instruksi hingga imbauan.
"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi, apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," tutur dia.
Sarmuji memandang persoalan biaya politik perlu diatur di Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Baca juga: Golkar Pertanyakan Maraknya OTT Kepala Daerah: Ada Skenario Parade Pengungkapan Korupsi?
"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 18 kepala daerah.
Terbaru, KPK menangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terkait dugaan kasus pemerasan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)