Pramono: Halte Transjabodetabek di Banten Tetap Dikelola Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten tetap akan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tadi mengenai halte, betul yang disampaikan Bapak Gubernur (Andra Soni). Memang halte itu kalau di Banten kebetulan sepenuhnya nanti yang mengelola DKI Jakarta karena kan kebanyakan sebenarnya haltenya juga sudah cukup bagus yang ke arah bandara, ke arah BSD dan sebagainya, ke arah Alam Sutera itu haltenya relatif sudah baik,” kata Pramono usai meninjau Pusat Olahan Organik (POO) Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (31/7), bersama Gubernur Banten Andra Soni.

Dalam kesempatan yang sama, Andra Soni menjelaskan bahwa halte-halte Transjabodetabek yang berada di wilayah Banten hingga kini bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, Pemprov Banten belum memiliki dasar hukum untuk menggunakan APBD dalam melakukan perawatan.

“Sampai saat ini semua hal tersebut bukan milik barang milik daerah Provinsi Banten. Sehingga kami tidak punya dasar untuk bisa menggunakan APBD memperbaiki, merawat, dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kita bicarakan nanti,” ujar Andra Soni.

Andra juga menegaskan hubungan Jakarta dan Banten tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, kedua daerah saling bergantung baik dari sisi ekonomi maupun mobilitas masyarakat.

“Jakarta butuh Banten, Banten juga sangat butuh Jakarta. Warga Banten banyak yang bekerja di Jakarta, kemudian warga Jakarta banyak yang tinggal di Banten,” kata Andra.

Ia mengatakan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Banten dan DKI Jakarta selama ini berjalan baik, secara formal maupun informal. Menurutnya, berbagai rencana yang dibahas bersama juga cepat ditindaklanjuti.

Andra mencontohkan pengembangan lahan milik DKI Jakarta di Ciangir yang akan dijadikan kawasan ketahanan pangan. Menurutnya, proyek tersebut menunjukkan eratnya kerja sama kedua daerah dan diyakini akan memberikan manfaat bagi warga Jakarta maupun Banten.

“Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten dan kami yakin segala niat baik yang direncanakan oleh Pak Gubernur ini pasti akan bermanfaat bagi kita semua, bagi warga Banten, bagi warga sekitar, dan tentunya bagi Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Pramono sempat menyinggung persoalan pembangunan halte Transjabodetabek di wilayah penyangga Jakarta saat menanggapi kepadatan penumpang rute D41 Sawangan-Lebak Bulus.

Saat itu ia mengatakan pembangunan halte di Depok seharusnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta karena wilayah tersebut berada di luar administrasi Jakarta.

“Tapi intinya begini lah. Yang di Depok itu karena Depok kan bukan Provinsi DKI Jakarta, harusnya haltenya ya jangan kemudian semuanya Jakarta yang menyiapkan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2).

Ia pun berharap fasilitas pendukung Transjabodetabek di Depok dapat dibangun oleh pemerintah daerah setempat.