DK PBB Lakukan Jajak Pendapat untuk Calon Pengganti Sekjen Guterres

New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan jajak pendapat pertamanya pada Kamis 30 Juli 2026 untuk menilai kandidat yang ingin menggantikan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, yang masa jabatan keduanya akan berakhir pada akhir tahun.

Berbicara kepada wartawan setelah pemungutan suara informal tertutup, Zenon Mukongo Ngay, duta besar Republik Demokratik Kongo untuk PBB dan presiden Dewan Keamanan saat ini, mengatakan hasilnya akan dikomunikasikan kepada duta besar negara-negara yang mencalonkan kandidat serta kepada presiden Majelis Umum.

Ngay menolak untuk mengungkapkan hasilnya secara publik, dengan mengatakan hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan proses dan menghindari spekulasi.

"Alasannya adalah untuk menjaga semuanya tetap tertutup, dan kami menginginkan transparansi pada saat yang sama, (dan) efisiensi, tetapi kami tidak menginginkan spekulasi tentang hal itu," kata Ngay, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 31 Juli 2026.

Ditanya apakah merahasiakan hasilnya sesuai dengan transparansi, Ngay mengatakan prosedur tersebut adalah keputusan Dewan Keamanan dan bukan keputusannya sendiri.

Ia menambahkan bahwa tanggal jajak pendapat berikutnya belum ditentukan dan akan berlangsung di bawah kepresidenan Dewan Keamanan Denmark bulan depan.

Saat ini ada tujuh kandidat yang bersaing, termasuk kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi, mantan kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet, mantan Presiden Senegal Macky Sall, Sekretaris Jenderal Perdagangan dan Pembangunan PBB Rebeca Grynspan, mantan Presiden Majelis Umum Maria Fernanda Espinosa, Duta Besar Guyana untuk PBB Carolyn Rodrigues-Birkett, dan mantan pejabat PBB Olara Otunnu dari Uganda.

Dalam prosesnya, seorang kandidat harus mendapatkan setidaknya sembilan suara di dewan yang beranggotakan 15 orang tanpa menghadapi veto dari salah satu dari lima anggota tetapnya – AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, atau Prancis – sebelum direkomendasikan ke Majelis Umum.

Sekretaris Jenderal berikutnya diharapkan akan dipilih antara September dan Desember dan akan memulai masa jabatan lima tahun pada 1 Januari mendatang.