JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyatakan belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk ikut serta dalam skema patungan subsidi Transjabodetabek.
Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan bagi Banten untuk ikut mendanai subsidi layanan transportasi massal yang menghubungkan wilayahnya dengan Jakarta tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Andra Soni saat melakukan kunjungan ke lahan milik Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengembangan Pusat Olah Organik dan Ketahanan Pangan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jumat, 31 Juli 2026.
BACA JUGA:Pramono Minta Sistem Tap In-Out Kartu Kredit Diperluas ke Transjakarta dan LRT
"Sementara, sampai dengan saat ini, semua kemampuan fiskal kami belum bisa ikut serta (patungan subsidi Transjabodetabek)," ungkap Andra Soni.
Meski demikian, Andra menegaskan bahwa Pemprov Banten tetap memiliki komitmen kuat untuk mendukung berbagai rencana serta kebutuhan Pemprov DKI Jakarta, khususnya hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di kawasan aglomerasi.
"Kami selalu berkomitmen untuk ikut membantu mensupport rencana-rencana Jakarta, untuk ikut membantu mensupport apa yang dibutuhkan oleh Jakarta selama kami bisa melaksanakan," tuturnya.
Soroti Kondisi Halte TransjabodetabekDalam kesempatan yang sama, sorotan juga diarahkan pada kondisi sejumlah halte Transjabodetabek di wilayah Banten yang dinilai masih belum memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan bagi para penumpang.
Menanggapi hal tersebut, Andra menjelaskan bahwa halte-halte yang dipersoalkan bukanlah merupakan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemprov Banten.
Oleh sebab itu, Pemprov Banten tidak memiliki payung hukum atau dasar anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna merawat, memperbaiki, maupun membangun ulang halte-halte tersebut.
BACA JUGA:Pramono Resmikan Halte Transjakarta Swadarma ParagonCorp: Fasilitas Terintegrasi
Kendati demikian, ia membuka ruang komunikasi lebih lanjut agar permasalahan infrastruktur penunjang ini bisa dicarikan jalan keluarnya bersama Pemprov DKI Jakarta.
"Kami pun tidak punya dasar, untuk itu bisa menggunakan APBD, memperbaiki merawat dan sebagainya. Nah, tapi itu bisa kita bicarakan nanti," pungkas Andra.
Beban Subsidi dan Rencana Penyesuaian TarifSebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, membeberkan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi Transjabodetabek pada tahun 2026 mencapai Rp401 miliar, dengan besaran subsidi rata-rata per penumpang tercatat senilai Rp12.258.
"Subsidi Transjabodetabek tahun 2026 Rp401.087.058.387. Subsidi rata-rata per pelanggan Rp12.258," jelas Budi.
Guna menekan beban subsidi yang ditanggung anggaran daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan penyesuaian atau kenaikan tarif pada sejumlah rute tertentu. Saat ini, tarif Transjabodetabek sendiri masih disamakan dengan Transjakarta, yakni Rp3.500 per penumpang.
Pramono menyebutkan bahwa penyesuaian tarif ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk rute khusus, yakni Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Rencana kenaikan tarif ini sejatinya sempat dijadwalkan diputuskan setelah tiga bulan operasional berjalan.
"Memang harus diambil keputusan terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu tiga bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari tiga bulan," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan.
Komentar (0)