Belum ada kabut asap pekat yang menutupi langit seperti tragedi 2015. Penerbangan di Kalimantan dan Sumatera masih berlangsung normal. Sekolah-sekolah belum diliburkan. Namun, tanda-tanda musim kebakaran hutan dan lahan mulai bermunculan.
Jumlah titik panas meningkat tajam sepanjang Juli. Luas lahan terbakar terus bertambah di Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih mengerahkan operasi udara dan darat di sejumlah provinsi. Di Kalimantan Barat saja, luas areal terbakar hingga akhir Juli mencapai sekitar 28.680 hektar, sementara kebakaran juga terus meluas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Di saat yang sama, berbagai lembaga iklim internasional memperkirakan fenomena El Niño akan berkembang hingga kategori sedang bahkan sangat kuat pada periode 2026–2027. Musim kemarau diperkirakan lebih panjang dan lebih kering. Ancaman kebakaran pun meningkat.
Namun, dibanding satu dekade lalu, Indonesia sesungguhnya berada pada posisi yang berbeda. Kini kita memiliki jauh lebih banyak data, teknologi, dan pengalaman untuk memperkirakan di mana api kemungkinan besar akan muncul. Pertanyaannya, apakah semua pengetahuan itu benar-benar digunakan untuk mencegah bencana?
Selama bertahun-tahun, penanganan kebakaran hutan di Indonesia lebih banyak berfokus pada respons ketika api sudah muncul. Helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga ribuan personel pemadam menjadi pemandangan rutin setiap musim kemarau.
Strategi tersebut tetap penting. Namun, semua bergerak setelah api menyala.
Kini, pendekatan baru mulai dikembangkan. Kementerian Kehutanan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) tengah menyusun peta risiko kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut di Kalimantan Barat dengan metode yang lebih presisi.
Berbeda dengan peta risiko sebelumnya yang lebih banyak menggunakan parameter biofisik seperti curah hujan, vegetasi, dan jenis tanah, model baru ini juga memasukkan faktor-faktor antropogenik atau aktivitas manusia yang memengaruhi risiko kebakaran.
"Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengendalian karhutla," ujar Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep Hidayat, Kamis (30/7/2026).
Menurut Penasihat Senior Kerja Sama Internasional Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Israr Albrar, Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi percontohan karena menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Metode baru tersebut dikembangkan sejak 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi. Harapannya, peta risiko tidak lagi sekadar menunjukkan wilayah yang pernah terbakar, melainkan mampu memprediksi kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini.
Pemilihan Kalimantan Barat bukan tanpa alasan. Hingga pertengahan 2026, provinsi ini menyumbang sekitar 27 persen luas kebakaran nasional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat juga telah mengidentifikasi 335 desa rawan karhutla yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
Kebakaran terus berulang karena lemahnya perlindungan terhadap ekosistem gambut dan hutan.
Ketapang, Kubu Raya, dan Mempawah menjadi tiga wilayah yang paling mengkhawatirkan. Ketiganya menyumbang sekitar 77 persen luas kebakaran di Kalimantan Barat selama Januari hingga Juni tahun ini.
Artinya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui lokasi-lokasi yang memiliki peluang terbesar mengalami kebakaran bahkan sebelum titik api muncul. Informasi seperti ini semestinya memungkinkan patroli diperkuat, sekat kanal diperbaiki, pembasahan gambut dilakukan lebih awal, hingga pengawasan terhadap perusahaan diperketat sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Fenomena El Niño memang meningkatkan risiko kebakaran karena memperpanjang musim kering. Namun, para peneliti mengingatkan bahwa cuaca bukan satu-satunya penentu.
Peneliti Lahan Gambut dan Iklim YKAN, Nisa Novita, menjelaskan bahwa kebakaran pada lahan gambut jauh lebih berbahaya dibandingkan kebakaran di tanah mineral. Api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga lapisan gambut yang kaya karbon di bawah tanah. Kebakaran menjadi jauh lebih sulit dipadamkan, menghasilkan asap pekat yang membahayakan kesehatan, sekaligus melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar.
Karena itu, menurut Nisa, perlindungan ekosistem gambut menjadi kunci utama mengurangi risiko karhutla. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian selama ini yang menunjukkan bahwa kebakaran besar hampir selalu terjadi pada gambut yang telah dikeringkan melalui pembangunan kanal, pembukaan lahan, maupun perubahan tata air.
Dengan kata lain, El Niño hanya menciptakan kondisi kering. Yang menentukan apakah lahan benar-benar terbakar adalah bagaimana bentang alam itu dikelola.
Temuan terbaru Walhi memperlihatkan persoalan itu secara lebih gamblang. Berdasarkan analisis organisasi tersebut, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 34.262 titik panas (hotspot) di Pulau Kalimantan. Yang mencolok, sekitar 25.524 hotspot atau 74 persen berada di kawasan konsesi perusahaan.
Rinciannya meliputi 10.739 hotspot di perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot di konsesi pertambangan, serta 6.905 hotspot di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian menilai data tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan karhutla bukan semata-mata faktor cuaca. Menurut dia, kebakaran terus berulang karena lemahnya perlindungan terhadap ekosistem gambut dan hutan, serta masih minimnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang wilayah konsesinya berulang kali mengalami kebakaran.
Karena itu, Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan di kawasan gambut, mencabut izin perusahaan yang terbukti lalai, sekaligus mewajibkan korporasi membiayai pemulihan ekosistem.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai menggambarkan karhutla sebagai "kaset rusak" yang terus diputar sejak kebakaran besar 2015. Menurut dia, berbagai kebijakan restorasi gambut memang telah dilakukan. Namun, pada saat bersamaan pembukaan kawasan gambut untuk berbagai aktivitas ekonomi juga terus berlangsung sehingga kerentanannya tidak pernah benar-benar hilang.
Dengan kondisi El Niño yang diperkirakan lebih kuat tahun ini, Walhi memperkirakan kebakaran di Kalimantan Tengah berpotensi meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kalimantan Selatan, Direktur Walhi Raden Rafiq mencatat 1.281 titik panas sepanjang Mei hingga Juli 2026. Sebanyak 907 titik di antaranya berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi berani mengevaluasi bahkan mencabut izin perusahaan yang terbukti membiarkan kebakaran berulang.
Sementara di Kalimantan Barat, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda memperkirakan sekitar 7.000 hektar kawasan hidrologis gambut telah terbakar. Ia menilai kerusakan fungsi hidrologi akibat pembangunan kanal dan pembukaan lahan membuat gambut semakin mudah terbakar setiap musim kemarau.
Laporan harian BNPB, sistem pemantauan SiPongi milik Kementerian Kehutanan, peta risiko yang sedang dikembangkan BRIN, hingga analisis hotspot berbagai organisasi masyarakat sipil sebenarnya memberikan satu pesan yang sama. Indonesia tidak lagi kekurangan data.
Kita mengetahui desa-desa yang paling rentan. Kita mengetahui bentang gambut yang telah rusak. Kita mengetahui kawasan yang berulang kali terbakar. Bahkan kita mengetahui perusahaan-perusahaan yang konsesinya berkali-kali menjadi lokasi munculnya titik panas.
Artinya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak lagi diukur dari banyaknya helikopter yang diterbangkan atau seberapa cepat api dipadamkan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika titik api tidak pernah sempat membesar.
Peta risiko yang lebih akurat membuka kesempatan menggeser paradigma penanganan bencana dari reaktif menjadi preventif. Patroli dapat difokuskan pada wilayah paling rentan, pembasahan gambut dilakukan sebelum kemarau mencapai puncaknya, dan evaluasi izin usaha bisa diarahkan pada kawasan dengan riwayat kebakaran berulang.
El Niño memang tidak dapat dicegah. Namun, bencana asap bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tak terhindarkan.
Jika informasi ilmiah, tata kelola lahan, dan penegakan hukum benar-benar berjalan beriringan, Indonesia memiliki peluang untuk memutus siklus kebakaran yang selama ini terus berulang. Setelah bertahun-tahun belajar dari krisis asap, tantangan terbesar kini bukan lagi menemukan di mana api akan muncul, melainkan memastikan bahwa api itu tidak pernah sempat membesar.
Komentar (0)