Baghdad (ANTARA) - Kepresidenan Irak mengecam keras serangan Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi yang menargetkan paramiliter Irak, Pasukan Mobilisasi Rakyat (Popular Mobilization Forces/PMF), dan menyebutnya sebagai "agresi yang tidak dapat diterima" serta "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak."
Dalam pernyataan resmi, Rabu (29/7), kepresidenan menyatakan bahwa menyerang lembaga keamanan resmi bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menegaskan kembali penolakan Irak terhadap segala bentuk agresi di wilayahnya, pihak kepresidenan menekankan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai pangkalan peluncuran atau arena untuk menyerang negara-negara tetangga atau menyelesaikan perselisihan regional dan internasional.
Lebih lanjut, pihak kepresidenan mendesak semua pihak terkait untuk menghormati kedaulatan Irak dan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara, sekaligus menekankan pentingnya memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan krisis, meredakan ketegangan, serta menjaga keamanan regional.
Sebelumnya pada hari yang sama, PMF menyatakan setidaknya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya luka-luka dalam serangan AS-Arab Saudi di beberapa provinsi Irak.
Sementara itu, Komando Pusat (Central Command/CENTCOM) AS mengonfirmasi operasi tersebut dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa pasukan AS dan Arab Saudi pada Selasa (28/7) melakukan serangan udara presisi terhadap militan yang bersekutu dengan Iran di Irak, menyusul serangkaian serangan drone yang menargetkan pasukan AS dan infrastruktur energi Arab Saudi.
PMF merupakan sebuah organisasi payung yang didukung pemerintah Irak dan terdiri dari puluhan faksi paramiliter. PMF telah resmi diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Irak menyusul kampanye melawan kelompok ekstremis ISIS.
Dalam pernyataan resmi, Rabu (29/7), kepresidenan menyatakan bahwa menyerang lembaga keamanan resmi bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menegaskan kembali penolakan Irak terhadap segala bentuk agresi di wilayahnya, pihak kepresidenan menekankan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan sebagai pangkalan peluncuran atau arena untuk menyerang negara-negara tetangga atau menyelesaikan perselisihan regional dan internasional.
Lebih lanjut, pihak kepresidenan mendesak semua pihak terkait untuk menghormati kedaulatan Irak dan menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara, sekaligus menekankan pentingnya memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan krisis, meredakan ketegangan, serta menjaga keamanan regional.
Sebelumnya pada hari yang sama, PMF menyatakan setidaknya 20 anggotanya tewas dan 32 lainnya luka-luka dalam serangan AS-Arab Saudi di beberapa provinsi Irak.
Sementara itu, Komando Pusat (Central Command/CENTCOM) AS mengonfirmasi operasi tersebut dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa pasukan AS dan Arab Saudi pada Selasa (28/7) melakukan serangan udara presisi terhadap militan yang bersekutu dengan Iran di Irak, menyusul serangkaian serangan drone yang menargetkan pasukan AS dan infrastruktur energi Arab Saudi.
PMF merupakan sebuah organisasi payung yang didukung pemerintah Irak dan terdiri dari puluhan faksi paramiliter. PMF telah resmi diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata Irak menyusul kampanye melawan kelompok ekstremis ISIS.
Komentar (0)