Bulog Bali Pastikan Stok Beras 12.325 Ton Aman hingga Mei 2027 untuk Dukung Bantuan Pangan dan SPHP

Pantau - Perum Bulog Kantor Wilayah Bali mencatat stok beras yang dikuasai mencapai 12.325 ton per 30 Juli 2026 dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan selama 10 bulan ke depan atau hingga Mei 2027.

Pemimpin Wilayah Bulog Bali Simon Melkisedek Lakapu memastikan stok beras tersebut mencukupi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Simon mengatakan, "Per tanggal 30 Juli 2026, stok operasional tercatat sebesar 12.325 ton, dengan ketahanan stok yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan."

Stok beras tersebut akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Juli–September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat.

Ketersediaan beras juga dinilai mencukupi untuk mendukung program SPHP yang bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan beras di pasar.

Simon menyebut kuatnya cadangan beras pemerintah didukung oleh optimalisasi pengadaan gabah dan beras hasil produksi petani lokal Bali.

Ia mengungkapkan, "Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog Bali dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat Provinsi Bali."

Hingga 30 Juli 2026, realisasi pengadaan setara beras oleh Bulog Bali mencapai 6.312,1 ton.

Capaian tersebut setara dengan 166,7 persen dari target pengadaan pemerintah sebesar 3.786 ton.

Realisasi pengadaan itu menunjukkan tingginya penyerapan hasil panen petani lokal Bali yang turut memperkuat stok cadangan beras pemerintah di wilayah tersebut.

Simon memastikan stok beras di gudang Bulog yang tersebar di kabupaten dan kota di Bali berada pada level yang sangat aman.

Meskipun stok beras bantuan pangan dan beras SPHP dipastikan aman hingga 2027, Bulog Bali tetap melanjutkan upaya penguatan ketahanan pangan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan.

Simon menegaskan, “Melalui penguatan stok cadangan beras pemerintah dan penyerapan hasil panen petani secara berkelanjutan, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.”