JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah menggunakan indikator gizi yang valid untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Politikus PDI-P itu, program dengan anggaran besar harus memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Bila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, lanjutnya, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI.
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujar Charles kepada Kompas.com, Kamis (30/7/2026).
Baca juga: MK Putuskan Anggaran Program MBG Harus Dipisah dari Anggaran Pendidikan
Charles menegaskan, seluruh perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi MBG harus didasarkan pada data dan indikator yang tepat. Dengan demikian, manfaat program tersebut dapat diukur secara objektif.
Charles pun mempertanyakan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, jika merujuk kepada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Menurut dia, Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut.
"Kementerian Kesehatan perlu menjelaskan secara terbuka indikator dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tersebut, karena Susenas pada dasarnya merupakan survei sosial ekonomi rumah tangga, bukan survei yang dirancang untuk mengukur status gizi penduduk secara langsung," kata Charles.
Baca juga: Usai Putusan MK, Legislator: Pemerintah-DPR Harus Cari Solusi Agar MBG Tetap Berjalan
Dia menjelaskan, Indonesia telah memiliki instrumen yang secara khusus digunakan untuk mengukur status gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Kedua survei tersebut, lanjut Charles, selama ini menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan.
Oleh karena itu, kebijakan perbaikan gizi nasional seharusnya mengacu pada indikator dari SKI dan SSGI, bukan yang tidak secara langsung mengukur status gizi.
"Kebijakan publik harus dibangun di atas indikator yang tepat. Kalau diagnosisnya keliru, maka terapinya juga berpotensi keliru," jelas dia.
“Tanpa itu, akan sulit memastikan apakah uang negara benar-benar menghasilkan perbaikan gizi masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga: MK Minta Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Waka Komisi IX Minta BGN Lakukan Efisiensi
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
Pasalnya, kekurangan gizi merupakan salah satu masalah besar dalam dunia kesehatan di Indonesia, sehingga program MBG yang berjalan dengan baik dapat menyelesaikan sejumlah masalah kesehatan.
Komentar (0)