Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memutuskan untuk menurunkan sementara pajak penjualan atas makanan dan minuman ringan menjadi 1% mulai April tahun depan. Jepang juga berencana memberikan bantuan kepada rumah tangga tertentu untuk membeli makanan.
“Perdana menteri mengindikasikan niatnya untuk memastikan sumber daya keuangan yang diperlukan tanpa bergantung pada obligasi pembiayaan defisit khusus, untuk menjaga kepercayaan pasar,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal Shunichi Suzuki seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (30/7).
Pajak konsumsi untuk makanan dan minuman di Jepang saat ini dipatok sebesar 8%. Tarif ini sebenarnya sudah secara khusus diturunkan sejak 2019. Sebelumnya produk makanan dan minuman di Jepang masuk dalam golongan barang dan jasa lainnya dengan tarif 10%.
Suzuki mengatakan, pemangkasan pajak makanan dan minuman menjadi 1% ini kemungkinan akan berlaku selama dua tahun untuk membantu masyarakat Jepang menghadapi tingginya biaya hidup.
Langkah ini menjadi salah satu kunci Sanae Takaichi untuk meningkatkan popularitasnya yang kini mulai turun. Para pemilihnya mulai frustrasi karena perdana menteri sebelumnya lebih fokus pada pengesahan serangkaian undang-undang yang dianggap kurang mendesak dibanding mengatasi kondisi biaya hidup yang terus meningkat di negaranya.
Suzuki mengatakan pemerintah akan menyusun rencana pendanaan untuk pemotongan pajak penjualan tersebut sebelum mengeksekusi implementasinya. Namun, masih minimnya detail kebijakan ini dapat menganggu pasar keuangan.
Investor sebelumnya khawatir rencana kebijakan ini tak berkelanjutan seiring ekspansi fiskal. Apalagi, rasio utang terhadap PDB Jepang kini masih menjadi yang tertinggi di dunia.
Peneliti senior di Itochu Research Institute Koji Takeuchi menyebut, penurunan pajak penjualan makanan akan menjadi pendorong bagi bisnis retail Jepang meskipun investor perlu menunggu hingga April untuk merasakan manfaatnya.
“Ini akan positif untuk permintaan domestik, dan jika situasi di Timur Tengah mereda, ada kemungkinan besar dana akan mengalir ke saham konsumen Jepang,” katanya.
Partai LDP dan sekutu koalisi juniornya Partai Inovasi Jepang berjanji untuk mempercepat pembicaraan tentang pengurangan tarif pajak konsumsi makanan menjadi nol selama dua tahun menjelang pemilihan majelis rendah pada Februari Pemerintah Jepang kemudian mengemukakan gagasan tarif pajak 1% setelah para pengecer mengatakan bahwa tarif nol persen tidak sesuai dengan sistem kasir mereka.
Takaichi sebelumya meminta panel yang terdiri dari berbagai partai untuk membahas detail pemotongan pajak atas pembelian makanan. Namun setelah berbulan-bulan berdebat, panel tersebut gagal mencapai konsensus.
Kelompok tersebut terpecah bukan hanya mengenai cara mendanai pemotongan pajak, tetapi juga mengenai apakah itu cara paling efektif untuk meringankan beban kenaikan harga makanan. Beberapa anggota panel lebih menyukai pemberian uang tunai langsung.
Menjelang debat, ketua panel mengusulkan agar pemerintah menawarkan sekitar 600 miliar yen atau sekitar US$ 3,7 miliar dalam bentuk uang tunai kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, yang secara efektif mengurangi beban pajak menjadi nol bagi keluarga yang memenuhi syarat.
“Kami diberitahu oleh Takaichi bahwa usulan ketua dinilai sebagai pendekatan terbaik,” kata Suzuki.
Pengumuman yang sudah diperkirakan secara luas tersebut hanya berdampak kecil pada pasar keuangan. Namun demikian, kurangnya rencana pembiayaan yang jelas kemungkinan akan terus menekan imbal hasil obligasi, terutama karena Takaichi mengejar inisiatif mahal lainnya termasuk program investasi pertumbuhan jangka panjang dan peningkatan pengeluaran pertahanan seiring dengan meningkatnya biaya pembayaran utang.
Komentar (0)