JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta partai politik "menyekolahkan" calon kepala daerah sebelum diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Tito, pembekalan itu diperlukan menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dalam satu dua tahun terakhir.
"Yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat. Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu," kata Tito, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (30/7/2026).
Tito mengingatkan bahwa partai politik perlu memberikan pembekalan mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, hingga birokrasi sebelum mengusung pasangan calon.
Baca juga: Mendagri Akui Sudah Lapor ke Prabowo soal Maraknya OTT Kepala Daerah
Eks Kapolri itu pun menyatakan, Kemendagri siap dilibatkan apabila partai politik ingin menyelenggarakan pelatihan bagi calon kepala daerah.
"Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya enggak dibohongin sama stafnya," ujar Tito.
Selain pelatihan sebelum menjabat, Tito juga mengusulkan agar kepala daerah memperoleh pembinaan secara berkala setelah dilantik dalam rangka penyegaran pemahaman.
Pembinaan dapat dilakukan setiap enam bulan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), maupun lembaga lain.
"Setelah itu mungkin bisa juga kami siap juga kalau seandainya per enam bulan sekali mereka ada penyegaran, entah di IPDN atau BPSDM, kami punya lembaga-lembaga itu," kata dia.
Tito menilai, penguatan kapasitas kepala daerah penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pemerintahan atau birokrasi.
Baca juga: Setelah 26 Tahun, Mendagri Buka Peluang Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah
"Karena latar belakangnya berbeda, enggak semuanya ngerti birokrasi. Bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta. Yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi. Nah, ini yang perlu sangat teknis," ujar Tito.
Dia menambahkan, model pembinaan tersebut dapat mencontoh sistem pendidikan berjenjang di lingkungan TNI dan Polri.
Menurut Tito, setiap personel yang akan menduduki jabatan lebih tinggi harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu.
"TNI dan Polri itu tiap mau naik pangkat jenjang, jenjang sekolah. Mau jadi Kapolres sekolah, mau jadi Kapolda sekolah lagi, mau jadi perwira tinggi sekolah lagi," ucap dia.
Di sisi lain, Tito mengakui pemerintah tidak dapat mengawasi kepala daerah selama 24 jam.
Komentar (0)