Pengamat: Dedi Mulyadi Harusnya Koordinasi dengan Polda Jabar Tangani Begal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengkritik kebijakan sayembara dengan iming-iming uang tunai sebesar Rp 5 juta hingga Rp 50 juta yang ditawarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan hidup-hidup kepada kepolisian.

Menurutnya kebijakan tersebut tampak disfungsional.

"Dikatakan disfungsional, karena Dedi meminta warga untuk menangkap penjahat yang bukan fungsinya. Warga tidak berfungsi menjaga keamanan, apalagi untuk menangkap penjahat," kata Jamiluddin dalam keterangannya dikutip Kamis (30/7/2026).

Baca juga: Sayembara Begal dan Krisis Negara Hukum

Menurutnya yang diingiinkan warga justru negara menjamin rasa aman. Hal tersebut sesuai sebagaimana amanat konstitusi.

Karena itu, ia menilai aneh jika Dedi meminta masyarakat menangkap penjahat dengan iming-iming hadiah.

"Dedi sebagai kepala daerah di Jawa Barat seharusnya berkoordinaai dengan Kapolda setempat untuk menangani penjahat di daerah teritorialnya," ucapnya.

Baca juga: Sisi Lain Sayembara Tangkap Begal KDM: Teguran Polisi yang Kurang Responsif

Ia menandang, dengan melakukan sayembara berhadiah, Dedi justru terkesan tidak percaya kepada Polda Jawa Barat.

Hal tersebut justru menimbulkan kesan Dedi Mulyadi mencari panggung lewat upaya pemberantasan kejahatan di wilayahnya.

"Padahal fungai keamanan ada di Polri. Karena itu, seharusnya Dedi menyerahkan penanganan kejahatan kepada Polda Jawa Barat. Itu seharusnya dilakukan Dedi bila ia memang taat azas pada fungsi masing-masing lembaga," tuturnya.

Baca juga: Trust Issue ke Aparat di Tengah Polemik Sayembara Tangkap Begal ala KDM

Ia khawatir akan terjadi tindakan kriminal lain jika kebijakan tersebut dilaksanakan.

Pihak yang menginginkan hadiah bisa jadi akan berupaya dengan cara apa pun untuk menangkap penjahat.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Akibatnya, pihak penangkap juga berpeluang terkena tindak pidana.

"Karena itu, kebijakan Dedi sudah seharusnya dihentikan. Dedi harus menyerahkan soal keamanan kepada Polda Jawa Barat. Itu pun kalau Dedi memang ingin menangani penjahat secara proporsional dan fungsional. Dengan begitu, Dedi tidak menjadi pemimpin yang one man show," ucapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang