Eri Cahyadi Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) periode 2025–2030 meminta pemerintah dan DPR mengkaji kembali sejumlah kebijakan dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang dinilai berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
Permintaan itu disampaikan Eri saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).
Menurut Eri, APEKSI mendukung upaya penyederhanaan pajak dan pengurangan sejumlah retribusi daerah. Namun, di sisi lain pemerintah kota tetap dituntut meningkatkan pendapatan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami sepakat mengapresiasi penyederhanaan pajak dan pengurangan retribusi. Tetapi pada saat yang bersamaan kami juga harus meningkatkan pendapatan agar pembangunan di daerah dapat berjalan terus-menerus dan berkelanjutan. Tidak mudah bagi kami menaikkan tarif karena itu bisa mengurangi investasi yang masuk sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat,” kata Eri.
Ia mencontohkan perubahan tarif pajak parkir yang turun dari 20 persen menjadi 10 persen serta penghapusan sejumlah retribusi daerah. Kebijakan tersebut, menurutnya, otomatis mengurangi penerimaan daerah.
“Ketika pendapatan kami turun, maka kami harus mengurangi belanja. Pertanyaannya, belanja mana yang harus dikurangi? Belanja operasi atau belanja pegawai? Karena itu kami berharap ada kajian kembali agar fiskal daerah menjadi kuat dan fleksibilitas fiskal kami tidak semakin berkurang,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Surabaya tersebut juga meminta adanya penyempurnaan mekanisme dana bagi hasil dan transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya, daerah dengan PAD kecil akan semakin tertekan apabila pengurangan penerimaan tidak diimbangi dengan skema transfer yang lebih adil.
Eri juga menyoroti dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu terhadap belanja pegawai daerah.
“Ketika TKD berkurang, sementara pengangkatan PPPK menjadi beban APBD, maka belanja operasi harus kami alihkan untuk menutup belanja pegawai. Akibatnya, belanja pegawai bisa naik signifikan hingga mendekati 30 persen. Bahkan di Surabaya pun kami akan mendekati angka tersebut ketika PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu,” jelasnya.
Karena itu, APEKSI mengusulkan agar pembiayaan PPPK memperoleh dukungan lebih besar dari pemerintah pusat.
“Kami berharap ada kebijakan tertentu terkait PPPK. Mungkin DAU untuk kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui APBN sehingga tidak seluruhnya menjadi beban pemerintah daerah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Eri juga meluruskan anggapan bahwa pemerintah daerah sengaja menahan atau mengendapkan anggaran pada awal tahun. Ia menegaskan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) diperlukan untuk membiayai berbagai kewajiban pada Januari, seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya.
Menurutnya, pendapatan daerah yang berasal dari pajak tidak langsung masuk pada awal tahun sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan proyek dengan kemampuan kas.
“Kami di daerah tidak pernah mengendapkan uang. Kami memiliki perencanaan. SiLPA di akhir tahun digunakan untuk membayar kewajiban di awal Januari karena pendapatan pajak belum masuk seluruhnya. Kalau kami memaksakan pekerjaan di awal tahun tanpa ketersediaan kas, kami tidak akan mampu membayar,” tegas Eri.
Ia menjelaskan proses pelelangan memang dapat dimulai sejak akhir tahun anggaran sebelumnya. Namun pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran tetap harus mempertimbangkan arus kas daerah.
“Bukan karena kami ingin menahan anggaran, tetapi karena ada keseimbangan antara perencanaan fisik dengan proyeksi pendapatan daerah. Kalau perencanaannya sesuai dengan pelaksanaan, berarti kami tidak mengendapkan uang, tetapi menjalankan tata kelola keuangan yang baik,” pungkasnya.(faz/ipg)
Komentar (0)