JAKARTA - Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji menyoroti sikap mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang selalu absen dalam sidang gugatan perdata terkait keabsahan ijazahnya. Menurutnya, sebagai tergugat ada kewajiban dalam proses mediasi.
Dalam gugatan perdata pihak tergugat memang boleh diwakili kuasa hukumnya. Namun, ia mengingatkan terdapat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur pihak tergugat wajib hadir dalam mediasi.
"Dalam berbagai gugatan perdata, ingat Pak Jokowi itu tidak pernah hadir. Meskipun sudah diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, di dalam perdata itu memang yang hadir itu adalah kuasa hukumnya, tetapi ingat, di dalam gugatan perdata ada kewajiban dari tergugat untuk hadir dalam forum mediasi. Itu ada Perma-nya itu," kata Sangaji dalam program Rakyat Bersuara iNewsTV, Rabu (29/7/2026) malam.
"Ada Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur bahwa tergugat pada saat dilakukan mediasi wajib hadir dan tidak boleh dikuasakan oleh kuasa hukum," sambungnya.
Baca Juga:Bacakan Jawaban, Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Seluruh Permintaan Praperadilan Roy SuryoIa mengungkapkan, selama ini kuasa hukum Jokowi berdalih kliennya bersedia hadir dalam persidangan pidana sebagai pelapor. Sedangkan dalam gugatan perdata yang menjadikannya tergugat, Jokowi enggan hadir.
Sangaji menyayangkan sikap Jokowi tersebut. Menurutnya, sebagai orang yang pernah menjabat presiden harusnya ia menghormati proses hukum.
"Dalam perdata, Pak Jokowi itu orang yang digugat, maka orang yang digugat, apalagi ini mantan Presiden, saya kira juga harus menghormati dan mematuhi forum peradilan perdata, karena peradilan perdata itu adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Itu sah secara hukum negara," pungkasnya.
#nasional
Komentar (0)